Jelang Pidato Kenegaraan, Begini Kelanjutan Reformasi Perpajakan 2022

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membacakan pidato pengantar RAPBN 2022 beserta nota keuangan di Gedung DPR/MPR pada Senin (16/8/2021).

Dalam pidato tersebut, presiden biasanya akan menyampaikan arah kebijakan keuangan negara pada tahun depan, termasuk mengenai perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan reformasi perpajakan tetap akan menjadi salah satu agenda pemerintah pada 2022.

"Reformasi dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil," katanya dalam rapat bersama DPR, dikutip pada Jumat (13/8/2021).

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022 juga memuat rencana pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan secara sehat, adil, dan kompetitif pada 2022, mulai dari penggalian potensi, perluasan basis pajak, dan penguatan sistem perpajakan berbasis teknologi informasi.

Mengenai perluasan basis perpajakan, beberapa strateginya antara lain mengoptimalkan penerimaan dari sektor e-commerce, menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dan pengenaan cukai pada kantong plastik.

Pemerintah juga terus mendorong sinergi antarunit di Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara baik pada pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sebelumnya, Banggar DPR telah menyepakati usulan pemerintah mengenai target penerimaan perpajakan 2022 sejumlah Rp1.499,3 triliun—Rp1.528,7 triliun. Target tersebut naik 4%-6% dari target tahun ini senilai Rp1.444,5 triliun.

Sementara itu, kebutuhan belanja negara rencananya akan dipatok pada kisaran Rp2.631,8 triliun—Rp2.775,3 triliun, sehingga defisit APBN 2022 berada di kisaran Rp807 triliun—Rp881,3 triliun, atau 4,51—4,85% terhadap PDB.

"Saya akan menyelesaikan RUU APBN 2022 dan Bapak Presiden akan menyampaikan nota keuangan pada Agustus," ujar Sri Mulyani. (rig)