FILIPINA

Jelang Pemilu, Kandidat Presiden Ini Malah Dapat Surat Tagihan Pajak

Dian Kurniati | Minggu, 20 Maret 2022 | 13:00 WIB
Jelang Pemilu, Kandidat Presiden Ini Malah Dapat Surat Tagihan Pajak

Kandidat presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., putra mendiang diktator Ferdinand Marcos, menunjuk ke arah para pendukungnya saat dia berbicara selama kampanye di Quezon City, Metro Manila, Filipina, Senin (14/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Lisa Marie David/WSJ/sad.

MANILA, DDTCNews - Calon presiden Filipina sekaligus anak mantan diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, disebut-sebut masih memiliki tagihan pajak senilai P203,8 miliar atau setara dengan Rp55,8 triliun.

Komisaris Bureau of Internal Revenue (BIR) Caesar Dulay menyatakan otoritas telah mengirimkan surat tagihan pajak kepada Marcos pada akhir tahun lalu. Hal itu dilakukan setelah kubu calon presiden Isko Moreno mendesak BIR untuk menyelesaikan kasus pajak keluarga Marcos.

"BIR telah mengirimkan surat kepada ahli waris Marcos pada 2 Desember 2021 mengenai kewajiban perpajakan mereka," katanya, dikutip pada Minggu (20/3/2022).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Otoritas tidak memerinci langkah yang dilakukan BIR untuk menagih pajak Marcos tersebut. Meski demikian, Menteri Keuangan Carlos Dominguez III memperingatkan ketidakpatuhan calon presiden dalam membayar pajak akan menimbulkan keraguan publik.

Dominguez menegaskan pemerintah telah berupaya menegakkan peraturan pajak walaupun ketentuan perpajakan pada 1983 telah dilakukan sejumlah perubahan.

Kubu calon presiden Francisco Moreno Domagoso menilai BIR harus menuntut keluarga Marcos untuk membayar kewajiban pajak yang ditaksir mencapai P203,8 miliar. Dia berharap penagihan yang dilakukan BIR dapat membuahkan hasil.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

"Saya sangat senang Komisaris Dulay telah menulis surat permintaan kepada mereka untuk membayar pajak. Saya harap kita bisa mendapatkan pembayaran mereka," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.

Sebelumnya, Koalisi masyarakat Filipina sempat melayangkan petisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret nama Marcos Pemilu yang diadakan pada Mei 2022, tetapi tidak dikabulkan.

Dalam petisinya, koalisi tersebut menyebut Marcos Jr tidak layak menjadi calon presiden karena tercatat telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak pada 1995 dan menjalani hukuman penjara lebih dari 18 bulan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara