Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Jelang Pemilu, Kandidat Presiden Ini Malah Dapat Surat Tagihan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Pemilu, Kandidat Presiden Ini Malah Dapat Surat Tagihan Pajak

Kandidat presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., putra mendiang diktator Ferdinand Marcos, menunjuk ke arah para pendukungnya saat dia berbicara selama kampanye di Quezon City, Metro Manila, Filipina, Senin (14/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Lisa Marie David/WSJ/sad.

MANILA, DDTCNews - Calon presiden Filipina sekaligus anak mantan diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, disebut-sebut masih memiliki tagihan pajak senilai P203,8 miliar atau setara dengan Rp55,8 triliun.

Komisaris Bureau of Internal Revenue (BIR) Caesar Dulay menyatakan otoritas telah mengirimkan surat tagihan pajak kepada Marcos pada akhir tahun lalu. Hal itu dilakukan setelah kubu calon presiden Isko Moreno mendesak BIR untuk menyelesaikan kasus pajak keluarga Marcos.

"BIR telah mengirimkan surat kepada ahli waris Marcos pada 2 Desember 2021 mengenai kewajiban perpajakan mereka," katanya, dikutip pada Minggu (20/3/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Otoritas tidak memerinci langkah yang dilakukan BIR untuk menagih pajak Marcos tersebut. Meski demikian, Menteri Keuangan Carlos Dominguez III memperingatkan ketidakpatuhan calon presiden dalam membayar pajak akan menimbulkan keraguan publik.

Dominguez menegaskan pemerintah telah berupaya menegakkan peraturan pajak walaupun ketentuan perpajakan pada 1983 telah dilakukan sejumlah perubahan.

Kubu calon presiden Francisco Moreno Domagoso menilai BIR harus menuntut keluarga Marcos untuk membayar kewajiban pajak yang ditaksir mencapai P203,8 miliar. Dia berharap penagihan yang dilakukan BIR dapat membuahkan hasil.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

"Saya sangat senang Komisaris Dulay telah menulis surat permintaan kepada mereka untuk membayar pajak. Saya harap kita bisa mendapatkan pembayaran mereka," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.

Sebelumnya, Koalisi masyarakat Filipina sempat melayangkan petisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret nama Marcos Pemilu yang diadakan pada Mei 2022, tetapi tidak dikabulkan.

Dalam petisinya, koalisi tersebut menyebut Marcos Jr tidak layak menjadi calon presiden karena tercatat telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak pada 1995 dan menjalani hukuman penjara lebih dari 18 bulan. (rig)

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Topik : pemilu presiden, tagihan pajak, pajak, pajak internasional, Ferdinand Marcos Jr

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor