Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Jamin Ketahanan Energi dan Pangan, Ini Usulan Bappenas

A+
A-
0
A+
A-
0
Jamin Ketahanan Energi dan Pangan, Ini Usulan Bappenas

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanl/Bappenas menyatakan tersedianya pasokan energi dan pangan merupakan pondasi proses pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, perlu kebijakan prioritas untuk mengamankan kedua hal tersebut.

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan untuk energi ada tantangan seperti besarnya ketergantungan energi fosil yang mencapai 91% pemenuhan energi nasional. Indonesia minim memakai energi baru dan terbarukan meski memiliki potensi besar.

"Proses pemulihan ekonomi dan bidang lainnya tidak akan jalan kalau tidak didukung dengan ketahanan energi, pangan dan sumber air, ini menjadi faktor yang saling berkaitan," katanya dalam acara webinar Outlook Pembangunan 2021, Selasa (22/12/2020).

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Arifin menjabarkan sumber energi baru dan terbarukan melimpah ruah di Indonesia dengan potensi 419,3 giga watt. Sementara itu, pemanfaatannya baru 10,2 giga watt. Oleh karena itu, perlu terobosan kebijakan untuk menjamin ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Menurutnya, terdapat 3 rekomendasi prioritas dari Bappenas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Ketiga rekomendasi prioritas tersebut terdiri dari kerangka investasi di bidang energi, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.

Pada kerangka investasi, rekomendasi kebijakan prioritas terdiri dari 7 kegiatan yang dimulai dengan meningkatkan produksi Migas di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor dan membangun infrastruktur gas bumi.

Baca Juga: Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Kemudian memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, mendirikan pusat konservasi energi dan membangun kilang bahan bakar nabati seperti minyak kelapa sawit.

Selanjutnya pada kerangka kelembagaan, Bappenas menyarankan restrukturisasi dua BUMN energi, yakni PLN dan Pertamina. Restrukturisasi PLN berdasarkan wilayah untuk memisahkan kawasan komersial bisnis PLN dengan program subsidi energi atau public service obligation (PSO).

Sementara itu, untuk Pertamina agenda restrukturisasi melalui pengembangan SDM membagi restrukturisasi berdasarkan kegiatan usaha hulu dan usaha hilir.

Baca Juga: Wamenkeu: Kenaikan Tarif PPN Tak Akan Ganggu Proses Pemulihan Ekonomi

Adapun rekomendasi prioritas pada kerangka regulasi terdiri dari 4 program. Pertama, mengubah skema pemberian subsidi dari basis komoditas menjadi berdasarkan penerima yakni penduduk yang membutuhkan subsidi.

Kedua, mengurangi ekspor batubara. Ketiga, memperbaiki sistem insentif untuk menarik investasi pada pengembangan energi baru dan terbarukan. Keempat, mempercepat revisi UU Migas dan UU Ketenagalistrikan.

"Jadi perlu mengubah subsidi berdasarkan komoditas menjadi kepada penduduk tidak mampu. Ini perlu dilakukan agar subsidi bisa tepat sasaran dan sekaligus sebagai sarana membangun basis data yang efisien. Satu data bisa digunakan untuk berbagai keperluan," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Topik : pemulihan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, Bappenas

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 September 2021 | 14:47 WIB
PEMBANGUNAN NASIONAL

Bappenas Mulai Susun RPJPN 2025-2045 Tahun Depan

Selasa, 31 Agustus 2021 | 13:05 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sisa 4 Bulan, PR Sri Mulyani Kejar Realisasi PEN

Selasa, 31 Agustus 2021 | 12:10 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pentingnya Tax Ratio yang Optimal dalam Pemulihan Ekonomi Inklusif

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak