BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Selasa lalu, menyatakan Indonesia yang telah mencatat sejarah baru di sektor pangan.
Menurut Prabowo, produksi beras dan cadangan pangan Indonesia pada 2025 berada di titik tertinggi yang menjadikan Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi juga mulai mengekspor beras. Dalam mencapai ketahanan pangan, ternyata ada kontribusi uang pajak.
"#UangKita bekerja nyata untuk ketahanan pangan," bunyi unggahan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) di Instagram, dikutip pada Sabtu (27/9/2025).
Anggaran untuk program ketahanan pangan ini berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak.
Hingga awal September 2025, realisasi anggaran ketahanan pangan sudah mencapai Rp73,6 triliun atau 50,9% dari pagu. Dana ini antara lain digunakan untuk program penguatan lumbung pangan.
Misal, anggaran Rp14,3 triliun telah terealisasi untuk memperkuat produksi di lapangan. Dana ini antara lain dipakai untuk perluasan lahan sawah, bantuan alat mesin dan pertanian pra-panen, serta membangun jaringan irigasi.
Kemudian, ada alokasi untuk mendukung petani dan cadangan beras nasional. Melalui skema pembiayaan, peran Perum Bulog diperkuat untuk menjaga stabilitas pangan dengan alokasi Rp22,1 triliun.
Sebanyak 488.960 ton beras dan 1,65 juta ton gabah telah dibeli langsung dari petani. Selain itu, ada alokasi investasi kepada Bulog untuk pembelian jagung senilai Rp5,5 triliun.
Lantaran dibiayai menggunakan uang rakyat, DJPb turut mengajak publik mengawasi penggunaan anggaran untuk program ketahanan pangan ini.
"Yuk, kita kawal bersama agar anggaran ini terus tepat sasaran," tulis DJPb. (dik)
