KEBIJAKAN PEMERINTAH

Stok Beras Diklaim Bisa Penuhi Kebutuhan Konsumsi hingga Ramadan 2026

Muhamad Wildan
Jumat, 26 Desember 2025 | 11.30 WIB
Stok Beras Diklaim Bisa Penuhi Kebutuhan Konsumsi hingga Ramadan 2026
<p>Ilustrasi. Pekerja mengangkut karung berisi beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo, Kota Bengkulu, Bengkulu, Jumat (26/4/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/Spt.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersedia pada akhir tahun ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi hingga Ramadan 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan stok CBP pada akhir tahun diperkirakan mencapai 3,53 juta ton, lebih tinggi bila dibandingkan dahulu yang maksimal hanya mencapai 2 juta ton.

"Sekarang tanpa impor, stok kita 3,53 juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Beras kita surplus. Jadi tidak ada masalah sampai Ramadan. Tidak ada masalah. Semua aman," kata Amran, dikutip pada Jumat (26/12/2025).

Sepanjang 2025, pemerintah melalui Bapanas dan Perum Bulog telah menggunakan CBP untuk menyalurkan bantuan pangan beras, melaksanakan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras, serta menyalurkan beras ke daerah terdampak bencana.

Melimpahnya stok CBP juga diiringi dengan stok beras nasional yang pada akhir 2025 diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Stok beras nasional terdiri atas CBP yang dikelola Perum Bulog dan beras yang ada di pasar.

Dengan kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional yang hanya sebesar 2,5 juta ton, stok beras nasional sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pada 5 bulan pertama tahun 2026.

Berkaca pada kondisi ini, Amran yang juga menteri pertanian ini meminta pelaku usaha untuk tidak memainkan harga jual ke masyarakat mengingat stok yang tersedia sudah sangat mencukupi.

"Aku minta sekali lagi. Jangan. Masak kita memanfaatkan keadaan? Mau Natal kita jaga sampai tahun baru, kemudian menuju Ramadan kita jaga. Tidak ada alasan. Sekarang stok cukup, lebih dari cukup. Kalau dulu mungkin ada alasan, di gudang hanya 800.000 atau 500.000 ton saja. Sekarang 3,5 juta ton. Jadi tidak alasannya," kata Amran. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.