Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Investasi Asabri Tak Sesuai Aturan, BPK: Negara Rugi Rp22,78 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Investasi Asabri Tak Sesuai Aturan, BPK: Negara Rugi Rp22,78 Triliun

Ketua BPK Agung Firman Sampurna. (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan laporan hasil pemeriksaan investigatif tentang perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri (Persero).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan LHP investigatif Asabri telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 27 Mei 2021. Audit tersebut berlaku untuk periode pengelolaan keuangan dan dana investasi mulai 2012 hingga 2019.

"BPK mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan industri keuangan serta pihak-pihak lain yang telah membantu BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan ini," katanya dalam keterangan resmi, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Agung menjelaskan hasil audit BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap aturan undang-undang terkait dengan pengelolaan investasi saham dan reksa dana di PT Asabri (Persero). Nilai kerugian negara dari penyimpangan tersebut mencapai Rp22,78 triliun.

Dia menjelaskan penyimpangan dalam pengelolaan investasi tersebut mengakibatkan adanya kerugian pada keuangan negara. Penempatan dana investasi pada instrumen saham dan reksa dana dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012 sampai dengan 2019 mencapai Rp22,78 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Agung menjabarkan kerugian negara yang timbul merupakan nilai dana investasi PT Asabri (Persero) pada saham dan reksa dana. Akibatnya, sampai dengan 31 Maret 2021, temuan kerugian negara tersebut belum bisa dipulihkan.

"Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti permintaan penghitungan kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan Agung kepada BPK pada 15 Januari 2021," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM
Topik : asabri, investasi saham, BPK, pemeriksaan, kerugian negara, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

Tarif Pajak Minimum Global Penting Diterapkan, Ini Alasan OECD

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Bakal Ambil Alih Penyaluran BLT Dana Desa

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:11 WIB
PERMENAKER 16/2021

Menaker Ida Terbitkan Aturan Baru Soal Subsidi Gaji, Ini Perinciannya

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu