Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Insentif PPh untuk Produsen Alkes Disetop, Ini Alasan Kemenkeu

A+
A-
3
A+
A-
3
Insentif PPh untuk Produsen Alkes Disetop, Ini Alasan Kemenkeu

Seorang perawat pelaksana unit pelayanan keselamatan darurat Covid-19 menyiapkan peralatan kesehatan di Gedung PSC 119, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/6/2021). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui PMK 226/2021 memutuskan tidak memperpanjang insentif berupa tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga untuk penanganan Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan insentif pajak penghasilan (PPh) untuk produsen alat kesehatan itu sebelumnya diatur dalam PP 29/2020 dan berakhir pada Desember 2021. Menurutnya, penghentian insentif tersebut mempertimbangkan ketersediaan alat-alat kesehatan yang telah mencukupi.

"Untuk alat kesehatan kita sudah cukup agak berlebih, jadi memang sesuai kebutuhan, kita belum butuh lagi," katanya dikutip Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Febrio mengatakan pemerintah menerbitkan PP 29/2020 untuk mendorong produksi alat-alat kesehatan pada awal-awal pandemi Covid-19. Saat itu, kebutuhan berbagai alat kesehatan meningkat sehingga menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga.

Kebutuhan alat kesehatan tidak hanya terjadi pada rumah sakit, tetapi juga untuk perbekalan kesehatan rumah tangga. Oleh karena itu, selain mendorong produksi di dalam negeri pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas impor untuk alat-alat kesehatan.

PP 29/2020 mengatur pemberian berbagai jenis insentif PPh untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, PMK 226/2021 hanya mengatur perpanjangan insentif berupa PPh 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan hingga Juni 2022.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Artinya, fasilitas PPh lain yang tidak diperpanjang yakni tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga; sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; serta pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

Meski demikian, Febrio menilai ketentuan mengenai fasilitas fiskal akan selalu bersifat sesuai dengan dinamika pandemi Covid-19.

"Kata kuncinya antisipasi, jadi bisa saja ini fleksibel, tapi sekarang kami merasa suplainya masih cukup," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Ingatkan Lagi Soal Ketentuan PTKP Bagi UMKM, Begini Kata Ditjen Pajak

Topik : insentif pajak, penanganan Covid-19, pandemi, diskon pajak, insentif fiskal, PMK 226/2021, alat kesehatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian