Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Insentif Pajak Bakal Dikurangi, Aspek Ini Perlu Jadi Perhatian

A+
A-
1
A+
A-
1
Insentif Pajak Bakal Dikurangi, Aspek Ini Perlu Jadi Perhatian

Ilustrasi. Pekerja menuangkan bahan baku abon ikan cakalang di UMKM Nachafood, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sabtu (27/11/2021). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) mendorong perkembangan usaha-usaha lokal di Maluku sehingga berperan dalam membangkitkan dan memulihkan ekonomi nasional, terutama saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Pengurangan insentif pajak menjadi bentuk kehati-hatian yang dilakukan pemerintah.

Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah mengatakan pengurangan insentif pajak serta pembentukan tim khusus pengawasan sebagian bagian dari wujud kehati-hatian dan peningkatan keselektifan pemerintah.

“Hal ini dapat dipahami karena pemerintah ingin menjaga agar pemberian insentif pajak tetap tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Kendati demikian, menurut Awwaliatul, insentif pajak masih memiliki peran penting dan dibutuhkan masyarakat. Pemulihan kondisi ekonomi tidak serta merta membuat pemberian insentif pajak harus dihentikan.

Seperti diketahui, pemberian insentif pajak telah menjadi salah satu instrumen yang paling diandalkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020. Insentif pajak terbukti cukup membantu pelaku usaha bertahan dari lesunya ekonomi.

Meskipun dinilai dapat menggerus penerimaan pajak, sambungnya, insentif pajak memiliki peran penting. Insentif pajak dapat menyelamatkan basis pajak yang berisiko hilang secara permanen karena dampak pandemi. Hingga saat ini, insentif pajak telah dimanfaatkan oleh banyak wajib pajak dari berbagai sektor.

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Hingga 12 November 2021, realisasi insentif pajak yang terserap sudah mencapai 99% dari pagu. Secara nominal, realisasi insentif pajak yang terserap mencapai Rp62,47 triliun. Adapun pagu yang ditetapkan tahun ini sejumlah Rp62,83 triliun.

Insentif pajak yang paling banyak dimanfaatkan adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif yang masuk dalam tax expenditure ini telah dimanfaatkan 84.622 pemberi kerja. Insentif yang hanya bersifat menunda kewajiban juga banyak dimanfaatkan. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menempati urutan teratas insentif yang paling banyak dimanfaatkan, yakni oleh 57.621 wajib pajak.

Pemerintah juga sudah mulai memangkas jumlah sektor penerima insentif. Adapun jumlah sektor yang dikurangi terjadi pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan insentif restitusi PPN dipercepat.

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Tak hanya itu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan kawasan berikat juga tidak lagi mendapatkan insentif untuk masa pajak Juli-Desember 2021. Simak ‘WP KITE & Kawasan Berikat Tak Dapat Lagi Diskon Angsuran PPh Pasal 25’.

Pengurangan jumlah wajib pajak yang berhak menerima insentif dilakukan sejalan dengan pembentukan tim khusus. Tim ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan fasilitas ataupun insentif pajak yang diberikan selama pandemi Covid-19.

Pembentukan tim khusus ini dilatarbelakangi 4 faktor utama. Pertama, terdapat risiko wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif, tetapi tidak memanfaatkan. Kedua, terdapat risiko wajib pajak yang tidak berhak, tetapi memanfaatkan insentif.

Baca Juga: Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Ketiga, terdapat risiko wajib pajak memanfaatkan insentif, tetapi tidak menyampaikan laporan. Keempat, terdapat risiko wajib pajak penerima insentif menyampaikan realisasi insentif tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya.

“Insentif pajak tetap perlu untuk diberikan, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Jika sebelumnya fokus insentif pajak adalah untuk menyelamatkan basis pajak, kini fokus insentif pajak juga harus mendorong gairah ekonomi ke depannya,” jelas Awwaliatul.

Selain itu, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah proses pelaporan pemanfaatan insentif oleh wajib pajak. Pasalnya, banyak wajib pajak yang menghadapi kendala pada saat pelaporan realisasi insentif.

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

“Penting untuk memastikan bahwa proses administratif pelaporan realisasi insentif tidak menyulitkan dan dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak,” imbuhnya.

Dari sisi optimalisasi penerimaan, menurut dia, ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang bisa menjadi instrumen baru. UU HPP hadir di tengah momentum yang tepat, yakni pada masa pemulihan ekonomi. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dapat beriringan dengan pemulihan penerimaan pajak. (kaw)

Baca Juga: BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak
Topik : kebijakan pajak, insentif pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Harta PPS yang Bakal Direpatriasi Capai Rp16 T, DJP Awasi Prosesnya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat