Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Bakal Dikurangi, Aspek Ini Perlu Jadi Perhatian

A+
A-
1
A+
A-
1
Insentif Pajak Bakal Dikurangi, Aspek Ini Perlu Jadi Perhatian

Ilustrasi. Pekerja menuangkan bahan baku abon ikan cakalang di UMKM Nachafood, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sabtu (27/11/2021). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) mendorong perkembangan usaha-usaha lokal di Maluku sehingga berperan dalam membangkitkan dan memulihkan ekonomi nasional, terutama saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Pengurangan insentif pajak menjadi bentuk kehati-hatian yang dilakukan pemerintah.

Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah mengatakan pengurangan insentif pajak serta pembentukan tim khusus pengawasan sebagian bagian dari wujud kehati-hatian dan peningkatan keselektifan pemerintah.

“Hal ini dapat dipahami karena pemerintah ingin menjaga agar pemberian insentif pajak tetap tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Kendati demikian, menurut Awwaliatul, insentif pajak masih memiliki peran penting dan dibutuhkan masyarakat. Pemulihan kondisi ekonomi tidak serta merta membuat pemberian insentif pajak harus dihentikan.

Seperti diketahui, pemberian insentif pajak telah menjadi salah satu instrumen yang paling diandalkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020. Insentif pajak terbukti cukup membantu pelaku usaha bertahan dari lesunya ekonomi.

Meskipun dinilai dapat menggerus penerimaan pajak, sambungnya, insentif pajak memiliki peran penting. Insentif pajak dapat menyelamatkan basis pajak yang berisiko hilang secara permanen karena dampak pandemi. Hingga saat ini, insentif pajak telah dimanfaatkan oleh banyak wajib pajak dari berbagai sektor.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Hingga 12 November 2021, realisasi insentif pajak yang terserap sudah mencapai 99% dari pagu. Secara nominal, realisasi insentif pajak yang terserap mencapai Rp62,47 triliun. Adapun pagu yang ditetapkan tahun ini sejumlah Rp62,83 triliun.

Insentif pajak yang paling banyak dimanfaatkan adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif yang masuk dalam tax expenditure ini telah dimanfaatkan 84.622 pemberi kerja. Insentif yang hanya bersifat menunda kewajiban juga banyak dimanfaatkan. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menempati urutan teratas insentif yang paling banyak dimanfaatkan, yakni oleh 57.621 wajib pajak.

Pemerintah juga sudah mulai memangkas jumlah sektor penerima insentif. Adapun jumlah sektor yang dikurangi terjadi pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan insentif restitusi PPN dipercepat.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Tak hanya itu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan kawasan berikat juga tidak lagi mendapatkan insentif untuk masa pajak Juli-Desember 2021. Simak ‘WP KITE & Kawasan Berikat Tak Dapat Lagi Diskon Angsuran PPh Pasal 25’.

Pengurangan jumlah wajib pajak yang berhak menerima insentif dilakukan sejalan dengan pembentukan tim khusus. Tim ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan fasilitas ataupun insentif pajak yang diberikan selama pandemi Covid-19.

Pembentukan tim khusus ini dilatarbelakangi 4 faktor utama. Pertama, terdapat risiko wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif, tetapi tidak memanfaatkan. Kedua, terdapat risiko wajib pajak yang tidak berhak, tetapi memanfaatkan insentif.

Baca Juga: Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Ketiga, terdapat risiko wajib pajak memanfaatkan insentif, tetapi tidak menyampaikan laporan. Keempat, terdapat risiko wajib pajak penerima insentif menyampaikan realisasi insentif tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya.

“Insentif pajak tetap perlu untuk diberikan, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Jika sebelumnya fokus insentif pajak adalah untuk menyelamatkan basis pajak, kini fokus insentif pajak juga harus mendorong gairah ekonomi ke depannya,” jelas Awwaliatul.

Selain itu, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah proses pelaporan pemanfaatan insentif oleh wajib pajak. Pasalnya, banyak wajib pajak yang menghadapi kendala pada saat pelaporan realisasi insentif.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

“Penting untuk memastikan bahwa proses administratif pelaporan realisasi insentif tidak menyulitkan dan dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak,” imbuhnya.

Dari sisi optimalisasi penerimaan, menurut dia, ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang bisa menjadi instrumen baru. UU HPP hadir di tengah momentum yang tepat, yakni pada masa pemulihan ekonomi. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dapat beriringan dengan pemulihan penerimaan pajak. (kaw)

Baca Juga: Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP
Topik : kebijakan pajak, insentif pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 14 Januari 2022: Sebanyak 4.284 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu: Indonesia Berbeda, Saat Krisis Malah Mereformasi Pajak

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:00 WIB
SELEBRITAS

Diprotes Netizen Karena Sentil Gozhali 'NFT', Ditjen Pajak Menjawab

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP