Berita
Selasa, 28 September 2021 | 12:30 WIB
KINERJA PEMERINTAH
Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Reportase
Perpajakan.id

Ini Tahapan Bikin EFIN untuk WP Badan

A+
A-
7
A+
A-
7
Ini Tahapan Bikin EFIN untuk WP Badan

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Kewajiban melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak hanya untuk wajib pajak (WP) orang pribadi, tetapi juga WP badan. Namun, tenggat waktu pelaporan SPT tahunan untuk WP badan berselang 1 bulan dari WP orang pribadi, persisnya pada pada 31 April.

Adapun pelaporan SPT tahunan untuk WP badan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang akan menghasilkan file CSV, yang kemudian diunggah melalui fitur e-Filing pada situs DJP Online. Selain itu, SPT tahunan WP badan juga dapat disampaikan melalui fitur e-Form di situs DJP Online.

Namun, agar dapat mengakses fitur DJP Online, WP badan harus sudah teregistrasi yang salah satunya mensyaratkan electronic filing identification number (EFIN). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2019, untuk WP Badan, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian.

Baca Juga: Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

“Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian WP badan,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (4) PER-6/PJ/2019, Senin (13/1/2020).

Secara lebih terperinci, setidaknya terdapat 3 langkah untuk mengajukan permohonan aktivasi EFIN untuk WP badan. Pertama, mengunduh Formulir Permohonan EFIN yang dapat diperoleh pada laman https://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin.

Lebih lanjut, pengurus yang mewakili WP Badan harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir tersebut. Kemudian, formulir yang sudah diisi harus diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdaftar (tidak bisa di kantor pajak mana saja).

Baca Juga: UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Kedua, menunjukkan dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa (i) Surat keterangan – surat penunjukan – dari pimpinan tertinggi, dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan tidak tercantum dalam akta/dokumen pendirian, tetapi berwenang untuk mengambil keputusan atau kebijakan.

(ii) Identitas diri berupa KTP dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan merupakan warga negara indonesia (WNI). Namun, apabila pengurus tersebut merupakan warga negara asing (WNA) maka yang ditunjukkan adalah paspor.

(iii) Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama pengurus baik itu WNI maupun WNA. Namun, apabila pengurus yang merupakan WNA tidak terdaftar sebagai WP maka tidak perlu menyampaikan NPWP atau SKT.

Baca Juga: Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

(iv) Kartu NPWP dan SKT atas nama WP badan. (v) Surat kuasa menyampaikan formulir permohonan dan menerima EFIN, dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus. Selain itu, pengurus juga harus menyampaikan alamat email aktif untuk proses verifikasi.

Ketiga, setelah mendapatkan EFIN dari petugas pajak maka pengurus harus segera melakukan aktivasi EFIN melalui tautan berupa link aktivasi yang dikirimkan melalui email. Kemudian, pengurus sudah dapat mendaftarkan perusahaanya di situs web DJP Online dan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan.

Dalam hal WP badan seluruh pengurusnya tidak memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) maka pengajuan permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan oleh kuasa khusus wajib pajak yang ditunjuk untuk mewakili. Penerima kuasa khusus ini nantinya melaksanakan prosedur yang sama dengan yang telah dijabarkan. (kaw)

Baca Juga: UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Topik : EFIN, SPT, SPT tahunan, DJP Online, pelayanan pajak, Lapor SPT, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

Rabu, 22 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Ketersediaan Data Jadi Kunci Optimalisasi Pajak Youtuber

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 12:30 WIB
KINERJA PEMERINTAH

3 Hal Ini Jadi 'Utang' Kemenkeu, Jajaran Diminta Berinovasi

Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

Selasa, 28 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini

Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK

Apa Itu SAK EMKM?

Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB
AGENDA PAJAK

Kanwil DJP Jakpus Gelar DEJA(P)U Tax Expo 2021, Ada Lomba Menulis

Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

UMKM Beralih ke Rezim PPh Normal, Bagaimana Angsuran PPh Pasal 25-nya?

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan