Berita
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:38 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:16 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:55 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Ini Tahapan Bikin EFIN untuk WP Badan

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini Tahapan Bikin EFIN untuk WP Badan

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Kewajiban melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak hanya untuk wajib pajak (WP) orang pribadi, tetapi juga WP badan. Namun, tenggat waktu pelaporan SPT tahunan untuk WP badan berselang 1 bulan dari WP orang pribadi, persisnya pada pada 31 April.

Adapun pelaporan SPT tahunan untuk WP badan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang akan menghasilkan file CSV, yang kemudian diunggah melalui fitur e-Filing pada situs DJP Online. Selain itu, SPT tahunan WP badan juga dapat disampaikan melalui fitur e-Form di situs DJP Online.

Namun, agar dapat mengakses fitur DJP Online, WP badan harus sudah teregistrasi yang salah satunya mensyaratkan electronic filing identification number (EFIN). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2019, untuk WP Badan, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian.

Baca Juga: DJP: Beleid Ini Tandai Tahap Final Penerapan E-Bupot PPh Pasal 23/26

“Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian WP badan,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (4) PER-6/PJ/2019, Senin (13/1/2020).

Secara lebih terperinci, setidaknya terdapat 3 langkah untuk mengajukan permohonan aktivasi EFIN untuk WP badan. Pertama, mengunduh Formulir Permohonan EFIN yang dapat diperoleh pada laman https://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin.

Lebih lanjut, pengurus yang mewakili WP Badan harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir tersebut. Kemudian, formulir yang sudah diisi harus diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdaftar (tidak bisa di kantor pajak mana saja).

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, DJP Jalankan Pengawasan dan Pemeriksaan WP

Kedua, menunjukkan dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa (i) Surat keterangan – surat penunjukan – dari pimpinan tertinggi, dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan tidak tercantum dalam akta/dokumen pendirian, tetapi berwenang untuk mengambil keputusan atau kebijakan.

(ii) Identitas diri berupa KTP dalam hal pengurus yang mengajukan permohonan merupakan warga negara indonesia (WNI). Namun, apabila pengurus tersebut merupakan warga negara asing (WNA) maka yang ditunjukkan adalah paspor.

(iii) Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama pengurus baik itu WNI maupun WNA. Namun, apabila pengurus yang merupakan WNA tidak terdaftar sebagai WP maka tidak perlu menyampaikan NPWP atau SKT.

Baca Juga: Soal Kewajiban Pemotong PPh Pasal 23/26 Pakai E-Bupot, Ini Kata DJP

(iv) Kartu NPWP dan SKT atas nama WP badan. (v) Surat kuasa menyampaikan formulir permohonan dan menerima EFIN, dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus. Selain itu, pengurus juga harus menyampaikan alamat email aktif untuk proses verifikasi.

Ketiga, setelah mendapatkan EFIN dari petugas pajak maka pengurus harus segera melakukan aktivasi EFIN melalui tautan berupa link aktivasi yang dikirimkan melalui email. Kemudian, pengurus sudah dapat mendaftarkan perusahaanya di situs web DJP Online dan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan.

Dalam hal WP badan seluruh pengurusnya tidak memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) maka pengajuan permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan oleh kuasa khusus wajib pajak yang ditunjuk untuk mewakili. Penerima kuasa khusus ini nantinya melaksanakan prosedur yang sama dengan yang telah dijabarkan. (kaw)

Baca Juga: DJP Buka Peluang Bank Swasta Juga Layani Pendaftaran NPWP Nasabah

Topik : EFIN, SPT, SPT tahunan, DJP Online, pelayanan pajak, Lapor SPT, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:12 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:30 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:38 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:16 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:55 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:41 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:53 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:38 WIB
KOTA SOLO
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:17 WIB
SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD RI