BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
SURABAYA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyebut insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian rumah baru masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan insentif tersebut sesungguhnya dirancang untuk mendorong pemulihan ekonomi mengingat sektor properti memiliki multiplier effect yang tinggi.
"Kami lihat agak sedikit. Ada pemakaian, tetapi kami berharap dorongannya lebih kencang sehingga dampak penggandanya lebih tinggi dan mendorong employment," katanya dalam sosialisasi UU HPP, dikutip pada Jumat (21/1/2022).
Untuk diketahui, insentif PPN atas pembelian rumah atau unit rumah susun tercatat dimanfaatkan oleh 941 pengembang dengan realisasi hanya Rp790 miliar. Tahun ini, insentif tersebut akan diadakan kembali dengan skema yang berbeda.
Suahasil menuturkan pemberian insentif tersebut dilanjutkan karena pemerintah meyakini pemulihan ekonomi akan muncul pada 2022. Insentif akan diberikan secara kuartalan. Meski demikian, besaran insentif akan dikurangi secara bertahap.
"Kami siapkan di PMK. Akan ada sliding scale, tidak full langsung tetapi di awal full lalu dikurangi sedikit-sedikit sampai akhir tahun," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui perpanjangan insentif PPN atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun. Insentif tersebut akan diperpanjang pada Januari sampai dengan Juni 2022.
Namun, besaran insentif tersebut akan dikurangi separuhnya. Untuk rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, insentif PPN DTP bakal diberikan 50%. Untuk harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, diskon PPN hanya 25%. (rig)
