Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Ini Saran Darmin Nasution Soal Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Saran Darmin Nasution Soal Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak

Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews - Mantan Dirjen Pajak dan Menko Perekonomian Darmin Nasution menyarankan pemerintah dan DPR untuk memodifikasi instrumen pencegahan penghindaran pajak (general anti-avoidance rule/GAAR) dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Darmin mengatakan instrumen GAAR tersebut dapat digabungkan dengan metode penghitungan pajak yang lebih pasti, seperti benchmarking. Melalui metode tersebut, Ditjen Pajak (DJP) dapat dengan mudah memastikan semua wajib pajak membayarkan kewajibannya secara benar.

"Memang GAAR ada standarnya secara internasional, tapi bisa ditambahkan dengan metode benchmarking," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (7/7/2021).

Baca Juga: Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Darmin mengatakan metode penghitungan pajak menggunakan benchmark tersebut pernah dia aplikasikan ketika menjalankan program sunset policy pada 2008.

Lantaran program tersebut hanya berlaku pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara, DJP membuat penghitungan penghasilan kotor kedua sektor itu berdasarkan pada luas kebun/tambang, harga komoditas, dan biaya produksinya.

Menurut Darmin, setiap wajib pajak harus membayarkan pajak yang sesuai atau di atas benchmark yang telah ditetapkan DJP. Pada wajib pajak yang membayar pajak di bawah benchmark, dapat dimasukkan ke dalam kategori yang layak diperiksa.

Baca Juga: UU HPP Atur Metode Baru Tekan Penghindaran Pajak via Transfer Pricing

Darmin menjelaskan negara maju seperti Amerika Serikat juga telah menjalankan instrumen benchmarking untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Di negara tersebut, instrumen benchmarking bahkan juga diberlakukan pada wajib pajak orang pribadi.

Dia meyakini proses pengawasan terhadap wajib pajak akan lebih mudah jika pemerintah menambahkan metode benchmarking dalam GAAR. Proses itu juga bisa lebih mudah lagi jika pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) telah selesai.

"Benchmark ini bisa masuk ke sistem. Apalagi, core tax sedang dikembangkan. Nanti setiap kegiatan ada benchmark-nya," ujarnya.

Baca Juga: Terima Kickback dan Hindari Pajak, Seorang Petinggi Kampus Ditangkap

Saat ini, pemerintah telah memasukkan pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif untuk mencegah dan menangani praktik penghindaran pajak atau GAAR dalam RUU KUP.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut penerapan GAAR sebagai instrumen mencegah praktik penghindaran pajak juga sesuai dengan komitmen internasional untuk mengimplementasikan pencegahan penyalahgunaan tax treaty (BEPS Action 6).

Apalagi, sudah terdapat 43 negara di dunia yang telah memiliki GAAR. Simak ‘Dengan Revisi UU KUP, Celah Penghindaran Pajak Bakal Dipersempit’. (kaw)

Baca Juga: Lawan Penghindaran Pajak, Otoritas Tambah 1.000 Pegawai Hingga 2023

Topik : revisi UU KUP, penghindaran pajak, GAAR, Darmin Nasution

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:30 WIB
MEKSIKO

Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Senin, 18 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PENGHARGAAN NOBEL

Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 13:35 WIB
AMERIKA SERIKAT

Temui Celah Penghindaran Pajak, Kemenkeu Mulai Bidik Data Perbankan

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK