Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Negara-Negara dengan Rasio Belanja Perpajakan Terbesar di Kawasan

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Negara-Negara dengan Rasio Belanja Perpajakan Terbesar di Kawasan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Belanja perpajakan atau tax expenditure merupakan instrumen yang makin banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk mendukung tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh pemerintah.

Tujuan-tujuan tertentu yang dimaksud antara lain seperti meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi, investasi, kesejahteraan masyarakat, hingga mendorong aktivitas-aktivitas tertentu seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan sebagainya.

Melalui belanja perpajakan, pemerintah memberi perlakuan pajak khusus (preferential tax treatment) yang berbeda dengan ketentuan pajak secara umum, seperti melalui pemberian pengurangan pajak, pengecualian pajak, kredit pajak, bahkan hingga penurunan tarif pajak.

Baca Juga: Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Namun, perlakuan khusus tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara. Dengan demikian, suatu laporan belanja perpajakan yang komprehensif memiliki peran yang krusial untuk memberikan gambaran yang jelas dan pasti mengenai kemampuan fiskal suatu negara.

Berdasarkan catatan Global Tax Expenditure Database (GTED), rata-rata rasio belanja perpajakan global yang digelontorkan sejak 1990 sampai dengan 2020 mencapai 3,8% dari PDB atau 24,2% dari total penerimaan pajak.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai belanja perpajakan secara global, GTED menyusun laporan yang mencerminkan tren belanja perpajakan di berbagai negara. Berikut daftar negara dengan belanja perpajakan terbesar di kawasan:

Baca Juga: Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

1. Rusia
GTED mencatat total belanja perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah Rusia pada 2019 mencapai 14,38% dari PDB, lebih tinggi dari rata-rata belanja perpajakan pada kawasan Eropa dan Asia Tengah sebesar 4,51% dari PDB. Mayoritas belanja dipakai untuk belanja PPN sebesar 10,87% dari PDB.

2. Australia
Belanja perpajakan yang digelontorkan oleh Australia pada 2019 mencapai 8,38% dari PDB, di atas rata-rata belanja perpajakan di Asia Timur dan Pasifik sebesar 3,34% dari PDB. Sebagian besar belanja dipakai untuk belanja pajak penghasilan yaitu 7,2% dari PDB.

3. Kolombia
Pada 2018, total belanja perpajakan yang dikeluarkan oleh Kolombia mencapai 7,74% dari PDB, lebih tinggi dari rata-rata belanja perpajakan negara-negara Amerika Latin yang mencapai 4,59% dari PDB. Sebagian besar dipakai untuk belanja PPN sebesar 6,74% dari PDB.

Baca Juga: Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

4. Cape Verde
GTED mencatat total belanja perpajakan yang diberikan oleh Cape Verde setara dengan 6,24% dari PDB pada 2019, di atas rata-rata belanja perpajakan negara-negara Afrika sebesar 2,51% dari PDB. Mayoritas belanja dipakai untuk belanja PPN sebesar 5,59% dari PDB.

5. Sri Lanka
Sri Lanka memiliki belanja perpajakan sebesar 1,46% dari PDB pada 2019, di atas rata-rata belanja perpajakan di Asia Selatan sebesar 1,08% dari PDB. Sebagian besar belanja dipakai untuk belanja PPN sebesar 1,44% dari PDB. (rig)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Diproyeksi Tembus 10% di Atas Target, Ini Kuncinya
Topik : belanja perpajakan, PPN, pajak penghasilan, kebijakan pajak, internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Usulan Partai Demokrat Soal Pajak Capital Gains Dikritik

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:00 WIB
FILIPINA

Tarif Baru Ditunda, Sekolah Swasta Menolak Dipungut Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dukung Kegiatan Inti, DJP Perkuat Fungsi Penilaian

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya