KEBIJAKAN FISKAL

Ini Nasib Reformasi Perpajakan di Tahun Politik

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Februari 2019 | 11:21 WIB
Ini Nasib Reformasi Perpajakan di Tahun Politik

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menegaskan pesta demokrasi pada tahun ini tidak akan menghentikan proses reformasi perpajakan.

Hal ini diungkapkan Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat merilis data kinerja penerimaan pajak hingga Januari 2019 belum lama ini. Dia menegaskan seluruh pegawai Ditjen Pajak (DJP) akan bekerja sebagaimana mestinya sesuai undang-undang, meskipun ada gelaran pemilihan umum.

“Kami tetap fokus pada perbaikan mutu dalam tugas-tugas. Reformasi tidak akan kami hentikan, kami akan laksanakan terus,” tegasnya, seperti dikutip pada Jumat (22/2/2019).

Baca Juga:
Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Robert mengatakan reformasi akan dilakukan dari beberapa aspek, seperti perbaikan layanan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum terkait keberatan dan banding. Langkah ini akan secara konsisten dijalankan oleh otoritas.

Dalam pertemuan dengan pelaku usaha belum lama ini, sambung dia, sudah dipaparkan beberapa reformasi sejauh ini. Beberapa aspek menyangkut penyederhanaan prosedur administrasi diyakni memiliki dampak yang cukup signifikan. (simak pula wawancaraDDTCNews dengan Robert terkait perbaikan administrasi ini di Majalah InsideTax edisi ke-40)

“Mungkin sebagian sederhana, tapi dampaknya bisa signifikan di dalam meningkatkan kepatuhan. Itu fokus kami selama ini,” imbuhnya.

Baca Juga:
Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Terkait dengan penerimaan, dia meyakini momentum tahun politik akan memberikan dampak positif. Pasalnya, berbagai aktivitas seperti traveling dan pembelian barang berpotensi semakin banyak sehingga mampu memberi tambahan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi perpajakan, baik menyangkut DJP maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kan terus berjalan. Menurutnya, reformasi dilakukan untuk memperkuat fundamental kebijakan apapun yang akan dijalankan.

“Kebijakan apapun hanya akan bisa berjalan baik apabila Pajak [DJP] dan Bea Cukai [DJBC] menjadi institusi yang kuat, bersih, profesional, dan berintegritas,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan reformasi tidak sekadar berfokus pada angka-angka rasio penerimaan negara, tetapi juga pada keseluruhan institusi perpajakan. Bagaimanapun, sambungnya, perpajakan juga menjadi instrumen untuk mendorong perekonomian. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB