Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Nasib Reformasi Perpajakan di Tahun Politik

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menegaskan pesta demokrasi pada tahun ini tidak akan menghentikan proses reformasi perpajakan.

Hal ini diungkapkan Dirjen Pajak Robert Pakpahan saat merilis data kinerja penerimaan pajak hingga Januari 2019 belum lama ini. Dia menegaskan seluruh pegawai Ditjen Pajak (DJP) akan bekerja sebagaimana mestinya sesuai undang-undang, meskipun ada gelaran pemilihan umum.

“Kami tetap fokus pada perbaikan mutu dalam tugas-tugas. Reformasi tidak akan kami hentikan, kami akan laksanakan terus,” tegasnya, seperti dikutip pada Jumat (22/2/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak R&D, Ini Rincian Rencana Kebijakannya

Robert mengatakan reformasi akan dilakukan dari beberapa aspek, seperti perbaikan layanan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum terkait keberatan dan banding. Langkah ini akan secara konsisten dijalankan oleh otoritas.

Dalam pertemuan dengan pelaku usaha belum lama ini, sambung dia, sudah dipaparkan beberapa reformasi sejauh ini. Beberapa aspek menyangkut penyederhanaan prosedur administrasi diyakni memiliki dampak yang cukup signifikan. (simak pula wawancaraDDTCNews dengan Robert terkait perbaikan administrasi ini di Majalah InsideTax edisi ke-40)

“Mungkin sebagian sederhana, tapi dampaknya bisa signifikan di dalam meningkatkan kepatuhan. Itu fokus kami selama ini,” imbuhnya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Terkait dengan penerimaan, dia meyakini momentum tahun politik akan memberikan dampak positif. Pasalnya, berbagai aktivitas seperti traveling dan pembelian barang berpotensi semakin banyak sehingga mampu memberi tambahan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi perpajakan, baik menyangkut DJP maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kan terus berjalan. Menurutnya, reformasi dilakukan untuk memperkuat fundamental kebijakan apapun yang akan dijalankan.

“Kebijakan apapun hanya akan bisa berjalan baik apabila Pajak [DJP] dan Bea Cukai [DJBC] menjadi institusi yang kuat, bersih, profesional, dan berintegritas,” katanya.

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Plus Gaji 13 & 14 Diterima Sebelum Pilpres

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan reformasi tidak sekadar berfokus pada angka-angka rasio penerimaan negara, tetapi juga pada keseluruhan institusi perpajakan. Bagaimanapun, sambungnya, perpajakan juga menjadi instrumen untuk mendorong perekonomian. (kaw)

“Kami tetap fokus pada perbaikan mutu dalam tugas-tugas. Reformasi tidak akan kami hentikan, kami akan laksanakan terus,” tegasnya, seperti dikutip pada Jumat (22/2/2019).

Baca Juga: Soal Insentif Pajak R&D, Ini Rincian Rencana Kebijakannya

Robert mengatakan reformasi akan dilakukan dari beberapa aspek, seperti perbaikan layanan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum terkait keberatan dan banding. Langkah ini akan secara konsisten dijalankan oleh otoritas.

Dalam pertemuan dengan pelaku usaha belum lama ini, sambung dia, sudah dipaparkan beberapa reformasi sejauh ini. Beberapa aspek menyangkut penyederhanaan prosedur administrasi diyakni memiliki dampak yang cukup signifikan. (simak pula wawancaraDDTCNews dengan Robert terkait perbaikan administrasi ini di Majalah InsideTax edisi ke-40)

“Mungkin sebagian sederhana, tapi dampaknya bisa signifikan di dalam meningkatkan kepatuhan. Itu fokus kami selama ini,” imbuhnya.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

Terkait dengan penerimaan, dia meyakini momentum tahun politik akan memberikan dampak positif. Pasalnya, berbagai aktivitas seperti traveling dan pembelian barang berpotensi semakin banyak sehingga mampu memberi tambahan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi perpajakan, baik menyangkut DJP maupun Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kan terus berjalan. Menurutnya, reformasi dilakukan untuk memperkuat fundamental kebijakan apapun yang akan dijalankan.

“Kebijakan apapun hanya akan bisa berjalan baik apabila Pajak [DJP] dan Bea Cukai [DJBC] menjadi institusi yang kuat, bersih, profesional, dan berintegritas,” katanya.

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS Plus Gaji 13 & 14 Diterima Sebelum Pilpres

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan reformasi tidak sekadar berfokus pada angka-angka rasio penerimaan negara, tetapi juga pada keseluruhan institusi perpajakan. Bagaimanapun, sambungnya, perpajakan juga menjadi instrumen untuk mendorong perekonomian. (kaw)

Topik : reformasi pajak, perpajakan, Ditjen Pajak, Sri Mulyani, Ditjen Bea dan Cukai
artikel terkait
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP