Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Kata Pakar Pajak Soal Perlunya Reformasi PPN

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Kata Pakar Pajak Soal Perlunya Reformasi PPN

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji memaparkan materi dalam webinar bertajuk Reformasi PPN: Ditinjau dari Aspek Keadilan, Kamis (8/7/2021).

MALANG, DDTCNews – Reformasi pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan setidaknya ada 3 aspek pendorong PPN lebih berperan dalam menjamin sistem pajak yang adil. Pertama, kontribusi PPN dalam penerimaan pajak yang makin meningkat. Hal ini membuat perlunya pertimbangan keadilan atas distribusi beban PPN.

Kedua, menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah perlu menjamin beban PPN ditopang setiap pihak secara proporsional, terutama agar ketimpangan tidak melebar pascapandemi. Ketiga, kontribusi PPN yang adil antarsektor atau antarkelompok.

Baca Juga: WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

“Namun, keadilan dalam konteks pajak tentu tidak terlepas dari perdebatan. Selain itu, keadilan bukan hanya menjadi tugas PPN tetapi juga pajak lain dan belanja negara (fiscal incidence)” ujar Bawono dalam webinar bertajuk Reformasi PPN: Ditinjau dari Aspek Keadilan, Kamis (8/7/2021).

Secara teori, sambungnya, PPN disebut sebagai pajak objektif dan bersifat regresif. Artinya, jika suatu barang dan/atau jasa dikenakan PPN maka baik pihak yang mampu maupun tidak mampu akan membayar PPN dalam jumlah yang sama. Hal ini menimbulkan isu ketidakadilan.

Terkait dengan pengecualian PPN atas barang dan jasa tertentu, Bawono menyebut kebijakan tersebut justru dapat mendistorsi ekonomi. Pasalnya, pengecualian PPN membuat pengusaha kena pajak (PKP) tidak bisa mengkreditkan pajak masukan sehingga berpotensi membebankannya pada harga jual.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Pengecualian PPN juga membuat adanya penerimaan pajak yang hilang serta cenderung ‘menular’ karena pemerintah akan mendapatkan permintaan fasilitas lanjutan. Selain itu, pengecualian PPN, termasuk atas bahan pokok, juga cenderung lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas.

Berdasarkan hasil studi, di negara berkembang, kelompok berpenghasilan rendah umumnya berbelanja di sektor informal yang tidak mengenakan PPN. Untuk itu, skenario yang lebih tepat adalah tetap memungut PPN atas kebutuhan pokok tetapi disertai program redistribusi sosial yang lebih baik. Simak ‘Tepatkah Barang Kebutuhan Pokok Dikecualikan Sebagai Objek PPN?’.

Bawono selanjutnya menguraikan argumen-argumen penerapan PPN dengan tarif tunggal, multitarif, serta tren tarif PPN global. Namun, dia menekankan tidak terdapat konsensus khusus dalam mengatur kebijakan tarif yang harus diterapkan. Simak ‘Mau Tahu Konsep dan Studi Komparasi PPN? Baca Buku Ini, Gratis!’.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Dalam kesempatan tersebut, Bawono juga menyebutkan 2 justifikasi perlunya reformasi PPN. Pertama, berdasarkan pada studi, saat krisis, pajak berbasis konsumsi tidak terlalu terdampak dan lebih cepat pulih. Kedua, pajak berbasis konsumsi tidak terlalu mendistorsi pertumbuhan ekonomi.

“Untuk itu, saat krisis, pajak berbasis konsumsi [termasuk PPN] yang memiliki prospek pulih lebih cepat dapat menjadi pilihan. Terlebih, optimalisasi PPN tidak terlalu mendistorsi pertumbuhan ekonomi,” ujar Bawono.

Sebagai informasi, webinar tersebut diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Malang (Unisma). Sebelum, webinar, ada penandatanganan MoU antara FEB Unisma dan DDTC. Simak ‘Giliran Unisma yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC’. (kaw)

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Topik : kampus, Universitas Islam Malang, Unisma, PPN, reformasi PPN, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

Rabu, 15 September 2021 | 13:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

Rabu, 15 September 2021 | 11:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Optimalkan Pajak Daerah Lewat RUU HKPD, Ini Saran Periset

Rabu, 15 September 2021 | 10:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Mau Reformasi Pajak Daerah? Perhatikan Aspek Penting Ini

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini