Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Kata Misbakhun Soal Cukai Rokok

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Salah satu pertimbangan pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menaikkan tarif cukai rokok adalah aspek kesehatan. Kemenkeu memutuskan untuk menaikkan harga jual eceran dengan rata-rata sebesar 12,26% untuk tahun 2017.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan seharusnya pemerintah bersikap proporsional. Tugas Kemenkeu seharusnya lebih mementingkan pengendalian konsumsinya dibanding dengan kesehatan.

“Menteri Keuangan sejatinya bertugas untuk memungut cukai, bukan justru bicara soal kesehatan. Sehingga hal ini menunjukkan pemerintah tidak empati pada rakyat kecil. Seharusnya, kondisi petani tembakau juga perlu diperhatikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga: Pengumuman! Cukai Rokok Naik 23% Mulai 1 Januari 2020

Menurut Misbakhun, petani tembakau tengah mengalami penurunan produktivitas sebesar 60%. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal, seperti anomali cuaca yang tidak menentu dan lemahnya daya beli masyarakat terhadap rokok.

“Saat hilir bermasalah, akan berdampak ke hulu. Ketika daya beli masyarakat berkurang maka konsumsi berkurang. Apabila konsumsi berkurang maka produktivitasnya ikut berkurang. Selanjutnya jika produksi berkurang maka serapan bahan baku berkurang,” ujarnya.

Lebih lanjut, sektor pertembakauan dari mulai budidaya, pengolahan produksi, tata niaga, distribusi, dan pembangunan industri hasil tembakaunya mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan mempunyai multiplier effect yang begitu luas.

Baca Juga: Target Penerimaan Dikerek, Tarif Cukai Rokok Naik Double Digit

Beberapa waktu lalu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2016 telah resmi diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Adapun, tarif tertinggi yang akan berlaku untuk jenis tembakau sigaret putih mesin (SPM) tertinggi sebesar 13,46% dan terendah 0% untuk hasil tembakau sigaret kretek tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang 10,54%. (Gfa)

“Menteri Keuangan sejatinya bertugas untuk memungut cukai, bukan justru bicara soal kesehatan. Sehingga hal ini menunjukkan pemerintah tidak empati pada rakyat kecil. Seharusnya, kondisi petani tembakau juga perlu diperhatikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga: Pengumuman! Cukai Rokok Naik 23% Mulai 1 Januari 2020

Menurut Misbakhun, petani tembakau tengah mengalami penurunan produktivitas sebesar 60%. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal, seperti anomali cuaca yang tidak menentu dan lemahnya daya beli masyarakat terhadap rokok.

“Saat hilir bermasalah, akan berdampak ke hulu. Ketika daya beli masyarakat berkurang maka konsumsi berkurang. Apabila konsumsi berkurang maka produktivitasnya ikut berkurang. Selanjutnya jika produksi berkurang maka serapan bahan baku berkurang,” ujarnya.

Lebih lanjut, sektor pertembakauan dari mulai budidaya, pengolahan produksi, tata niaga, distribusi, dan pembangunan industri hasil tembakaunya mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan mempunyai multiplier effect yang begitu luas.

Baca Juga: Target Penerimaan Dikerek, Tarif Cukai Rokok Naik Double Digit

Beberapa waktu lalu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2016 telah resmi diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Adapun, tarif tertinggi yang akan berlaku untuk jenis tembakau sigaret putih mesin (SPM) tertinggi sebesar 13,46% dan terendah 0% untuk hasil tembakau sigaret kretek tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang 10,54%. (Gfa)

Topik : cukai rokok, harga rokok, misbakhun
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL