Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Ini Harapan Pelaku Usaha Untuk Kebijakan Perpajakan 2021

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Harapan Pelaku Usaha Untuk Kebijakan Perpajakan 2021

Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk. Prodjo Sunarjanto saat memberikan paparan dalam webinar bertajuk 2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era, Rabu (21/10/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Seiring dengan berjalannya proses pemulihan kegiatan bisnis, dunia usaha memiliki beberapa ekspektasi dari pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan perpajakan yang akan diterapkan tahun depan.

Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk. Prodjo Sunarjanto mengatakan pelaku usaha masih akan fokus untuk menjaga bisnis inti tetap berjalan pada tahun depan. Oleh karena itu, dukungan kebijakan perpajakan tetap diperlukan pelaku usaha.

"Ekspektasi pertama kami adalah sistem pajak yang makin sederhana dengan mengandalkan teknologi dan kami harap semua dokumen pajak tersebut bisa paperless untuk menekan biaya," katanya dalam webinar, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga: Negara-Negara Eropa Mulai Sepakat Bertukar Data Pelapak di e-Commerce

Prodjo mengusulkan pemerintah untuk merombak susunan layer pajak penghasilan atau tax bracket sebagai upaya meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Dia berharap adanya kebijakan insentif pajak, khususnya untuk sektor logistik.

Dia menilai pemerintah perlu memberikan kebijakan relaksasi pajak untuk menekan biaya logistik di Indonesia yang saat ini relatif tinggi. Menurutnya, kehadiran insentif tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia.

"Biaya logistik di Indonesia itu mencapai 23% dari PDB dan kalau ini bisa ditekan dengan insentif pajak tentu akan meningkatkan daya saing," tuturnya dalam webinar bertajuk 2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era.

Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 3,3%, Australia Keluar dari Jurang Resesi

Tak hanya soal pajak pusat, Projo juga menyoroti salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Dia menilai skema pemungutan pajak PBB perlu untuk ditinjau ulang lantaran membebani pelaku usaha, sekaligus mengurangi daya saing.

"PBB ini merupakan sistem pajak yang tidak adil dan menjadi isu bagi para pengusaha dan individu. Kami paham ini merupakan kewenangan daerah, tetapi kami pikir ini juga perlu dievaluasi," ujar Prodjo. (rig)

Baca Juga: Mengintip Regulasi Anti-Penghindaran Pajak di Berbagai Negara
Topik : kebijakan pajak, dunia usaha, proyeksi penerimaan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 01 Desember 2020 | 11:05 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Selasa, 01 Desember 2020 | 10:34 WIB
CHINA
Selasa, 01 Desember 2020 | 09:56 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 09:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:59 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:12 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:01 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:00 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 02 Desember 2020 | 16:14 WIB
KINERJA BPKP
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:59 WIB
TIPS PAJAK