Ilustrasi. (DJP)
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi nonpeserta tax amnesty juga dapat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).
Keikutsertaannya dalam PPS hanya dapat dilakukan untuk skema kebijakan II dengan harta perolehan 2016—2020. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021, penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak (DJP).
“Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik …, direktur jenderal pajak menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH,” bunyi penggalan Pasal 27 PMK 196/2021, dikutip pada Selasa (28/12/2021).
Sesuai dengan penjelasan DJP sebelumnya, penyampaian SPPH akan serupa dengan skema pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui. Hingga saat ini, DJP masih mempersiapkan sistemnya. Simak artikel ‘Penyampaian SPPH Seperti Lapor SPT Tahunan Lewat e-Form di DJP Online’.
Lantas bagaimana contoh format SPPH? Kementerian Keuangan memberikan contoh format SPPH beserta petunjuk pengisiannya dalam Lampiran PMK 196/2021. Format formulir untuk skema kebijakan I dan II berbeda. Berikut ini contoh format SPPH untuk skema kebijakan II.
Adapun petunjuk pengisian formulir SPPH (kebijakan II) dapat dilihat pada lampiran tersebut. Untuk pertunjuk umum, berdasarkan ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ada hal-hal yang perlu diperhatikan wajib pajak.
Secara umum, SPPH pada kebijakan II ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni bagian awal; identitas; nilai harta bersih yang diungkapkan; pajak penghasilan final; pernyataan pengalihan harta ke Indonesia; pernyataan investasi; pernyataan mencabut permohonan yang sedang dilakukan; lampiran; dan pernyataan.
Selanjutnya, untuk petunjuk pengisian, Anda dapat melihatnya secara langsung pada Lampiran PMK 196/2021. Simak pula beberapa ulasan mengenai PMK 196/2021 di sini. (kaw)