Ini Fokus Pengawasn Itjen Kemenkeu untuk DJP dan DJBC

JAKARTA, DDTCNews - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu menjalankan tugasnya melalui pengawasan terhadap unit kerja kementerian. Salah satunya, pengawasan dilakukan terhadap seluruh Kanwil Kemenkeu di Jawa Barat.

Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan mengatakan indeks penilaian integritas (IPI) Kemenkeu pada tahun lalu masuk kategori dengan risiko rendah. Dia berharap capaian tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan pada bidang integritas pegawai.

"Seluruh pegawai Kemenkeu harus berkolaborasi dan saling mengingatkan dalam menjaga integritas dan kualitas layanan Kementerian keuangan," katanya dikutip pada Senin (25/10/2021).

Adapun pengawasan Itjen terbagi dalam beberapa area untuk setiap direktorat. Ditjen Pajak (DJP) misalnya, terdapat 3 area fungsi pengawasan. Pertama, fungsi manajemen yang meliputi reviu atas Renstra, evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reviu laporan keuangan, dan audit manajemen risiko.

Kedua, pengawasan atas fungsi utama DJP yang mencakup proses bisnis registrasi, pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian audit terhadap fungsi Buperdik, penagihan, dan piutang pajak. Selanjutnya audit terhadap keberatan dan banding, insentif pajak dalam PEN, dan pendampingan atas audit BPK.

Ketiga, pengawasan terhadap fungsi fondasi. Aspek ketiga ini meliputi audit SDM, audit kualitas data, dan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kemudian pengawasan Itjen terhadap Ditjen Bea Cukai mencakup 3 proses bisnis otoritas kepabeanan. Ketiga aspek tersebut antara lain Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Fasilitas Kawasan Berikat (KB), dan Fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB).

Pada Ditjen Perbendaharaan, pengawasan mencakup kepatuhan internal, wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta monitoring serta evaluasi uang persediaan. Pada Ditjen Kekayaan Negara, pengawasan Itjen fokus pada sistem pengendalian internal (SPI) dan persepsi pelayanan.

"Diharapkan melalui acara ini, sinergi antar Kementerian Keuangan dapat semakin kuat untuk bersama menjaga integritas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara," imbuhnya. (sap)