PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Indonesia Dorong Inisiatif Bantuan Cicilan Utang untuk Negara Miskin

Dian Kurniati | Minggu, 14 November 2021 | 08:30 WIB
Indonesia Dorong Inisiatif Bantuan Cicilan Utang untuk Negara Miskin

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus mendorong implementasi Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (Debt Service Suspension Initiative/DSSI) untuk negara berpenghasilan rendah dalam pertemuan G-20 pada 2022.

Sri Mulyani mengatakan pandemi telah menyebabkan tekanan yang lebih besar kepada negara miskin sehingga beban utangnya melonjak. Menurutnya, negara G-20 perlu berperan aktif untuk membantu negara-negara miskin dalam menghadapi masalah utang.

"Dalam forum ini, kami akan meluncurkan inisiatif yang tidak hanya mengatasi pandemi, tetapi juga mengatasi pembayaran cicilan utang di antara negara berpenghasilan rendah melalui implementasi DSSI," katanya, dikutip pada Minggu (14/11/2021).

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

Sri Mulyani menuturkan dampak pandemi pada negara berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah jauh lebih berat ketimbang negara maju. Kebanyakan negara-negara tersebut harus mengambil utang dalam jumlah besar untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi.

Dalam beberapa tahun mendatang, ia memperkirakan negara-negara miskin akan dihadapkan pada utang yang menumpuk. Dalam situasi tersebut, negara miskin juga akan makin kesulitan memulihkan ekonomi lantaran kemampuan fiskalnya mengecil akibat harus membayar utang.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut negara-negara G-20 harus memberikan peran lebih besar sehingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi berjalan bersamaan dan tidak ada negara yang tertinggal.

Baca Juga:
Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

“Indonesia juga akan mendorong G-20 untuk memastikan suplai Covid-19 ke negara miskin sekaligus menghilangkan semua hambatan dalam importasinya,” tuturnya.

Selain itu, negara G-20 juga harus turun tangan membantu negara miskin menyehatkan APBN dan mengatasi persoalan utang. Menurutnya, DSSI bisa menjadi solusi sehingga kedua persoalan tersebut dapat segera tertangani.

World Bank dan IMF juga mendesak G-20 membentuk DSSI sejak 2020 dalam Deklarasi Riyadh saat Arab Saudi menjadi Presidensi G-20. Sri Mulyani berpandangan DSSI harus dioptimalkan dengan memberikan suntikan dana kepada negara miskin yang mengalami persoalan utang.

"Ini juga adalah inisiasi untuk menginjeksi sejumlah dana kepada negara berpenghasilan rendah berdasarkan Deklarasi Riyadh," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara