Hingga Tutup Buku, Realisasi Dana PEN Diprediksi 95% dari Pagu

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 12 November 2021 baru mencapai Rp495,77 triliun. Angka ini setara 66,6% dari pagu Rp744,77 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan penyaluran dana PEN akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Sampai tutup buku, penyerapan dana PEN diprediksi mencapai Rp707 triliun atau 95% dari pagu.

"Estimasi kami, PEN ini akan terealisasi sampai 95% di akhir tahun nanti. Komponen kesehatan kemungkinan akan cukup tinggi realisasinya," katanya, Senin (22/11/2021).

Suahasil mengatakan estimasi realisasi dana PEN secara nominal yang paling tinggi akan terjadi pada klaster kesehatan dan perlindungan sosial. Pada klaster kesehatan, terjadi peningkatan karena penyebaran Covid-19 varian Delta pada Juli-Agustus 2021.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah berupaya menyelesaikan proses tagihan klaim dari rumah sakit untuk pasien Covid-19. Dia berharap pembayaran rumah sakit akan bisa terselesaikan pada tahun ini.

Hingga 19 November 2021, realisasi dana PEN untuk program kesehatan tercatat senilai Rp135,53 triliun atau 63% dari pagu Rp214,96 triliun. Realisasi itu utamanya untuk diagnostik (testing dan tracing), perawatan pasien, insentif dan santunan tenaga kesehatan, serta vaksinasi.

Kemudian pada klaster perlindungan sosial, realisasi dana PEN akan terus bertambah karena terdapat sejumlah program bantuan sosial yang pencairannya dilakukan hingga akhir tahun.

Realisasi klaster perlindungan sosial hingga saat ini telah mencapai Rp140,5 triliun atau 75,5% dari pagu Rp186,64 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk program keluarga harapan, kartu sembako, BLT dana desa, dan bantuan subsidi upah.

Selain kedua klaster tersebut, dana PEN juga dialokasikan untuk program prioritas kementerian/lembaga (K/L) yang realisasinya Rp74,44 triliun atau 64% dari pagu Rp117,94 triliun. Penggunaannya yakni untuk program padat karya K/L, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Ada pula klaster dukungan UMKM dan korporasi, realisasi stimulusnya Rp81,83 triliun atau 50,4% dari pagu Rp162,40 triliun. Realisasi tersebut untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM.

Terakhir, Suahasil menyebut ada klaster insentif usaha yang realisasinya sudah mencapai Rp62,47 triliun atau setara 99,4% dari pagu Rp62,83 triliun. Dengan realisasi tersebut, pagu yang tersisa kini hanya sekitar Rp360 miliar.

"Bagaimana sampai akhir tahun? Kemungkinan besar ini akan melewati 100%, dan akan kami akomodasi. Kami akan akomodasi sebagai bentuk dorongan dari APBN agar kegiatan ekonomi terus bergulir," ujarnya.

Insentif usaha yang diberikan meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah. (sap)