Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Hingga Akhir September 2019, Restitusi Masih Tetap Tinggi

1
1

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Pengembalian pajak atau restitusi masih tetap tinggi hingga akhir September 2019.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga akhir September 2019, pertumbuhan restitusi mencapai 33%. Kontribusi terbesar masih berasal dari kebijakan pendahuluan pengembalian kelebihan pajak alias restitusi dipercepat.

“Restitusi secara total tumbuh hampir 33% dibanding tahun lalu,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Hestu menjelaskan sektor usaha yang banyak mengajukan dan dikabulkan permohonan restitusinya berasal dari pelaku di bidang manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Hingga akhir September 2019, pertumbuhan restitusi keempat sektor usaha tersebut masih double digit.

Menurutnya, terbitnya PMK No.39/2018 telah mengubah perilaku wajib pajak dalam mengajukan restitusi kepada otoritas. Hingga akhir September 2019, skema restitusi dipercepat yang diberikan kepada wajib pajak tumbuh 72,4% dari September 2018.

“Penyebabnya [pertumbuhan restitusi] dari skema restitusi dipercepat, di mana semakin banyak restitusi yang skemanya berubah dari normal [pemeriksaan] menjadi pembayaran pendahuluan melalui penelitian paling lama 1 bulan, di mana tumbuhnya sampai 72,4% dibandingkan restitusi dipercepat tahun lalu," papar Hestu.

Baca Juga: Segera Disahkan, Turki Kenakan Pajak Digital 7,5%

Adapun restitusi dengan mekanisme normal atau pemeriksaan juga tumbuh doubel digit. Hestu memaparkan pertumbuhan restitusi lewat pemeriksaan dikarenakan beban pajak petugas berkurang karena efek pemanfaatan restitusi dipercepat.

“Restitusi yang diproses secara normal [pemeriksaan juga meningkat cukup tinggi yaitu 18%. Hal ini karena beban pemeriksaan restitusi berkurang sehingga prosesnya menjadi lebih cepat," paparnya.

Namun demikian, Hestu belum mau membuka secara detail data restitusi yang diproses oleh DJP. Baik nominal permohonan dan jumlah rupiah yang dikembalikan DJP kepada wajib pajak, menurutnya masih diproses oleh otoritas.

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

“Kalau untuk angkanya nanti ya," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam paparan Menteri Keuangan kepada Komisi XI DPR, sampai dengan September 2019 restitusi pada sektor industri pengolahan tumbuh 30,2%. Kemudian, restitusi pada sektor usaha perdagangan tumbuh 39,5%.

Begitu juga dengan restitusi yang dilakukan sektor konstruksi dan real estate yang tumbuh 44,6%. Selanjutnya, restitusi sektor usaha pertambangan tumbuh 34,4% dari periode yang sama tahun lalu. (kaw)

Baca Juga: Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…

“Restitusi secara total tumbuh hampir 33% dibanding tahun lalu,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (8/11/2019).

Baca Juga: Tingkatkan Investasi, BKPM Teken MoU dengan Himpunan Kawasan Industri

Hestu menjelaskan sektor usaha yang banyak mengajukan dan dikabulkan permohonan restitusinya berasal dari pelaku di bidang manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Hingga akhir September 2019, pertumbuhan restitusi keempat sektor usaha tersebut masih double digit.

Menurutnya, terbitnya PMK No.39/2018 telah mengubah perilaku wajib pajak dalam mengajukan restitusi kepada otoritas. Hingga akhir September 2019, skema restitusi dipercepat yang diberikan kepada wajib pajak tumbuh 72,4% dari September 2018.

“Penyebabnya [pertumbuhan restitusi] dari skema restitusi dipercepat, di mana semakin banyak restitusi yang skemanya berubah dari normal [pemeriksaan] menjadi pembayaran pendahuluan melalui penelitian paling lama 1 bulan, di mana tumbuhnya sampai 72,4% dibandingkan restitusi dipercepat tahun lalu," papar Hestu.

Baca Juga: Segera Disahkan, Turki Kenakan Pajak Digital 7,5%

Adapun restitusi dengan mekanisme normal atau pemeriksaan juga tumbuh doubel digit. Hestu memaparkan pertumbuhan restitusi lewat pemeriksaan dikarenakan beban pajak petugas berkurang karena efek pemanfaatan restitusi dipercepat.

“Restitusi yang diproses secara normal [pemeriksaan juga meningkat cukup tinggi yaitu 18%. Hal ini karena beban pemeriksaan restitusi berkurang sehingga prosesnya menjadi lebih cepat," paparnya.

Namun demikian, Hestu belum mau membuka secara detail data restitusi yang diproses oleh DJP. Baik nominal permohonan dan jumlah rupiah yang dikembalikan DJP kepada wajib pajak, menurutnya masih diproses oleh otoritas.

Baca Juga: Wajib Pajak Tunggak PBB Rp4,4 Miliar, Dipasang Plang

“Kalau untuk angkanya nanti ya," imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam paparan Menteri Keuangan kepada Komisi XI DPR, sampai dengan September 2019 restitusi pada sektor industri pengolahan tumbuh 30,2%. Kemudian, restitusi pada sektor usaha perdagangan tumbuh 39,5%.

Begitu juga dengan restitusi yang dilakukan sektor konstruksi dan real estate yang tumbuh 44,6%. Selanjutnya, restitusi sektor usaha pertambangan tumbuh 34,4% dari periode yang sama tahun lalu. (kaw)

Baca Juga: Penggunaan Teknologi Bisa Tingkatkan Kepatuhan Sukarela, Asalkan…
Topik : restitusi, pajak, perpajakan, DJP, penerimaan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Rabu, 13 November 2019 | 18:03 WIB
TURKI
Rabu, 13 November 2019 | 17:28 WIB
LOWONGAN KERJA CPNS
Rabu, 13 November 2019 | 17:18 WIB
PMK 155/2019
Rabu, 13 November 2019 | 16:50 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Rabu, 13 November 2019 | 14:45 WIB
LOWONGAN KERJA CPNS
Rabu, 13 November 2019 | 13:02 WIB
PMK 155/2019
Rabu, 13 November 2019 | 12:50 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Rabu, 13 November 2019 | 10:44 WIB
EDUKASI PAJAK