PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Hapus Klausul Most Favoured Nation, Sri Mulyani Jelaskan Manfaatnya

Dian Kurniati | Rabu, 05 Februari 2020 | 19:08 WIB
Hapus Klausul Most Favoured Nation, Sri Mulyani Jelaskan Manfaatnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan manfaat penghapusan klausul most favoured nation (MFN) pada pembaruan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara pemerintah Indonesia dan Singapura.

Menurut Menkeu, penghapusan klausul MFN akan memberikan fleksibilitas pada Indonesia dalam menegosiasikan ketentuan dalam usaha yang memiliki kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC).

"Kontrak itu, kan, dijadikan basis untuk kami meng-collect pajak yang sudah disepakati antara siapa saja kontraktor atau perusahaan eksplorasinya, dengan PSC tersebut," kata Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Rabu (5/2/2020).

Baca Juga:
BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Kontrak bagi hasil adalah perjanjian yang dibuat antara badan pelaksana dan badan usaha dengan prinsip bagi hasil. Kontrak bagi hasil umumnya dibuat untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Saat MFN berlaku, Indonesia-Singapura memang tidak bisa sembarangan mengubah kesepakatan PSC. Hal itu untuk mencegah Indonesia atau Singapura membuat kesepakatan yang lebih menarik dengan negara lainnya ketimbang kesepakatan Indonesia-Singapura.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meyakini Indonesia dan Singapura akan diuntungkan dengan penghapusan klausul MFN. Kedua negara bisa kapan saja bernegosiasi tentang ketentuan kontrak bagi hasil.

Baca Juga:
Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Indonesia atau Singapura juga bisa menjalin kerja sama dengan negara lain, tanpa harus terikat dengan klausul MFN.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Singapura telah menyepakati pembaruan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dari yang sebelumnya ditandatangani tahun 1900 dan berlaku sejak 1992.

Dua hal yang yang disepakati adalah penurunan tarif pajak royalti perusahaan di kedua negara menjadi dua lapis, yaitu 10% dan 8%, serta menurunkan pajak atas branch profit tax dari 15% menjadi 10%.

Kedua negara juga berkesepakat saling bertukar informasi perpajakan sesuai standar internasional yang berlaku, sehingga potensi kebocoran pajak akan semakin kecil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 Februari 2020 | 22:41 WIB

Jika kita berbicara tentang ekonomi maka kita butuh menilik situasi politiknya. Bila ekonomi antar dua negara, maka politik yang butuh kita tilik adalah politik kedua negara yang bersangkutan . Dari sini, kita harus memastikan bahwa perjanjian ataupun kesepakatan yang telah disepakati haruslah menguntungkan kedua negara, dengan porsi yang imbang. Agar nantinya menjadi perjanjian yang amenguntungkan bagi rakyat negara ini. Dan kita teken kesepakatan bukan sebagai negeri yang terjajah, namun sebagai negara yang merdeka dan berwibawa. #MariBicara

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:30 WIB KEP-85/BC/2024

Ditjen Bea Cukai Terapkan secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-10

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya