Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Hapus Klausul Most Favoured Nation, Sri Mulyani Jelaskan Manfaatnya

A+
A-
0
A+
A-
0
Hapus Klausul Most Favoured Nation, Sri Mulyani Jelaskan Manfaatnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan manfaat penghapusan klausul most favoured nation (MFN) pada pembaruan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara pemerintah Indonesia dan Singapura.

Menurut Menkeu, penghapusan klausul MFN akan memberikan fleksibilitas pada Indonesia dalam menegosiasikan ketentuan dalam usaha yang memiliki kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC).

"Kontrak itu, kan, dijadikan basis untuk kami meng-collect pajak yang sudah disepakati antara siapa saja kontraktor atau perusahaan eksplorasinya, dengan PSC tersebut," kata Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Rabu (5/2/2020).

Baca Juga: Banggar dan Pemerintah Sepakati Soal Asumsi Makro 2021

Kontrak bagi hasil adalah perjanjian yang dibuat antara badan pelaksana dan badan usaha dengan prinsip bagi hasil. Kontrak bagi hasil umumnya dibuat untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Saat MFN berlaku, Indonesia-Singapura memang tidak bisa sembarangan mengubah kesepakatan PSC. Hal itu untuk mencegah Indonesia atau Singapura membuat kesepakatan yang lebih menarik dengan negara lainnya ketimbang kesepakatan Indonesia-Singapura.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meyakini Indonesia dan Singapura akan diuntungkan dengan penghapusan klausul MFN. Kedua negara bisa kapan saja bernegosiasi tentang ketentuan kontrak bagi hasil.

Baca Juga: Pembangunan Dua KEK Baru Disetujui, Airlangga: Tinggal Tunggu PP

Indonesia atau Singapura juga bisa menjalin kerja sama dengan negara lain, tanpa harus terikat dengan klausul MFN.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Singapura telah menyepakati pembaruan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dari yang sebelumnya ditandatangani tahun 1900 dan berlaku sejak 1992.

Dua hal yang yang disepakati adalah penurunan tarif pajak royalti perusahaan di kedua negara menjadi dua lapis, yaitu 10% dan 8%, serta menurunkan pajak atas branch profit tax dari 15% menjadi 10%.

Baca Juga: Lolos dari Ancaman Bea Masuk Tambahan, Indonesia Genjot Ekspor Pupuk

Kedua negara juga berkesepakat saling bertukar informasi perpajakan sesuai standar internasional yang berlaku, sehingga potensi kebocoran pajak akan semakin kecil. (rig)

Topik : penghindaran pajak berganda, p3b, indonesia, singapura, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Millania

Rabu, 05 Februari 2020 | 22:41 WIB
Jika kita berbicara tentang ekonomi maka kita butuh menilik situasi politiknya. Bila ekonomi antar dua negara, maka politik yang butuh kita tilik adalah politik kedua negara yang bersangkutan . Dari sini, kita harus memastikan bahwa perjanjian ataupun kesepakatan yang telah disepakati haruslah men ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:01 WIB
PERJANJIAN DAGANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:38 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:09 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:05 WIB
KABUPATEN KLUNGKUNG
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:47 WIB
RAPBN 2021
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:47 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Rabu, 15 Juli 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI