Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Hakim Agung Yulius Dilantik sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara

A+
A-
1
A+
A-
1
Hakim Agung Yulius Dilantik sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara

Pelantikan Hakim Agung Yulius sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN).

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin resmi melantik Hakim Agung Yulius sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) pada 9 November 2022.

Pengangkatan Yulius sebagai Ketua Kamar TUN didasarkan pada Keppres 112/P/Tahun 2022 tertanggal 2 November 2022. Yulius dilantik sebagai Ketua Kamar TUN menggantikan Supandi yang telah mencapai batas usia pensiun mulai 1 Oktober 2022.

"Dr. Yulius termasuk jajaran hakim agung senior dengan masa kerja hakim agung 12 tahun," bunyi keterangan resmi MA, dikutip pada Senin (14/11/2022).

Baca Juga: Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Yulius diangkat sebagai hakim agung pada 8 Maret 2010. Dia mengawali kariernya sebagai staf/calon hakim pada Pengadilan Negeri Padang pada 1984.

Kariernya sebagai hakim diawali di Pengadilan Negeri Blangkejeren pada 1986, kemudian dimutasi sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada 1989.

Pada 1992, dia 'menyeberang' dari hakim pengadilan negeri menjadi hakim TUN yang ditempatkan di PTUN Manado. Setelah 5 tahun, dia beralih tugas ke PTUN Jakarta.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Pada 2001, alumnus S-3 Unpad tersebut mendapat promosi sebagai Wakil Ketua PTUN Semarang. Hanya dalam 1 tahun, dia lantas dipercaya memimpin PTUN Pekanbaru sebagai ketua pengadilan.

Pada 2004, Yulius kembali mendapatkan promosi dan diangkat sebagai hakim tinggi pada PTTUN Medan. Setelah 2 tahun, dia mendapat SK alih tugas sebagai hakim tinggi pada PTTUN Jakarta.

"Masa tugasnya sebagai hakim tinggi PTTUN Jakarta berakhir pada 7 April 2010 karena ia diangkat sebagai hakim agung pada Mahkamah Agung," bunyi keterangan MA. (sap)

Baca Juga: Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Mahkamah Agung, MA, hakim agung, kamar TUN, penegakan hukum, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Bupati Ajak Warga Validasi NIK Menjadi NPWP Sebelum Akhir 2023

Rabu, 25 Januari 2023 | 10:13 WIB
KINERJA FISKAL

Kepada DPR, BRI Laporkan Total Setoran Pajak dalam 5 Tahun Terakhir

Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023

Perkasa! Rupiah Menguat Atas Dolar AS dan Semua Mata Uang Negara Mitra

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat NPWP, WP Bisa Ajukan Permohonan ke KPP Lama atau Baru

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T