Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Hadapi Sengketa, Lihat Putusan Pengadilan Pajak dan MA yang Relevan

A+
A-
4
A+
A-
4
Hadapi Sengketa, Lihat Putusan Pengadilan Pajak dan MA yang Relevan

Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk Effective Strategies, Recent Updates, and Case Study on Corporate Income Tax, WHT, and VAT Disputes, Jumat (6/8/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews - Studi kasus atas putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipelajari untuk menghadapi sengketa pajak.

Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing mengatakan putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung dapat disimak untuk menghadapi sengketa pajak dengan kasus-kasus yang relevan.

“Beberapa studi kasus sengketa pajak sekaligus putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung kemungkinan relevan dengan yang sekarang dihadapi wajib pajak. Ada beberapa yang akan dipaparkan dalam webinar ini,” katanya dalam webinar bertajuk Effective Strategies, Recent Updates, and Case Study on Corporate Income Tax, WHT, and VAT Disputes, Jumat (6/8/2021).

Baca Juga: Apa Itu Surat Uraian Banding?

Dalam kesempatan itu, Ganda memaparkan studi kasus penjualan divisi usaha. Contoh kasus yang diterangkan relevan dengan banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Apalagi, PMK 22/2020 telah memerinci definisi hubungan istimewa dan prinsip kewajaran.

Kemudian, ada studi kasus pengambilalihan aktiva anak perusahaan. Berdasarkan pada contoh kasus yang dipaparkan, Ganda menekankan pentingnya menyimak ketentuan penilaian pengalihan aktiva dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-54/PJ/2016 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-05/PJ/2020.

Selain itu, wajib pajak juga perlu melihat ketentuan metode penilaian lainnya yang ditetapkan dalam PMK 22/2020. Dengan demikian, wajib pajak bisa menimalisasi risiko sengketa perpajakan terkait dengan pengalihan aktiva.

Baca Juga: Sengketa Koreksi PPN atas Ketidakwajaran Pembayaran Royalti

“Oleh karena itu, kita bisa meminta appraisal independent kita, apakah langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan nilai pasar atas pengalihan aktiva terkait dengan hubungan istimewa sudah memenuhi ketentuan standar penilaian dalam SE-54/2016 atau SE-05/2020,” katanya.

Kemudian, studi kasus jasa versus royalti. Ganda menekankan contoh sengketa mengenai kasus tersebut penting untuk memerhatikan apakah suatu transaksi yang dilakukan termasuk dalam kategori jasa atau royalti.

Selanjutnya, studi kasus terkait dengan beneficial ownership. Terkait dengan kasus ini, Ganda menghubungkannya dengan rencana pemberlakuan general anti-avoidance rule (GAAR) dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Reimbursement yang Dikenakan PPN

Ganda menerangkan dalam Pasal 18 ayat (1a) RUU KUP rencananya memberi kewenangan kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang.

Langkah tersebut dapat dilakukan jika wajib pajak melakukan satu atau gabungan transaksi yang bertujuan mengurangi; menghindari; dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun dalam menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang, DJP dapat menentukan kembali kebenaran suatu transaksi, menentukan karakteristik suatu transaksi sesuai keadaan sebenarnya, atau mengabaikan transaksi yang substansi ekonominya berbeda dengan legal form.

Baca Juga: Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

Dalam kesempatan tersebut, Ganda juga menyinggung ketentuan baru dalam tax treaty Indonesia dengan Singapura serta multilateral instrument (MLI). Menurut Ganda, pada masa mendatang, akan ada tantangan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan prevention of treaty abuse.

“Apakah aplikasinya akan luas? Apakah semua transaksi ke luar negeri dapat diduga ada tujuan untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak? Ataukah akan ada batasan dengan melihat objek dan purpose agreement atau ketentuan yang relevan dengan tax treaty?” ungkapnya.

Webinar dengan 1970 pendaftar ini merupakan salah satu seri dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara yang digelar DDTC Academy ini diselenggarakan bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC. Ada 1 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Pembelian Material Sebagai Objek PPh Pasal 23

Topik : DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series, DDTC Academy, sengketa pajak, pengadilan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 04 April 2022 | 15:25 WIB
PENGADILAN PAJAK

Reses Lebaran, Persidangan Pengadilan Pajak Dihentikan 27 April-17 Mei

Rabu, 30 Maret 2022 | 18:43 WIB
WEBINAR PAJAK DAERAH

Pemda Perlu Ukur Potensi Pajak Daerah Sebelum Patok Target Penerimaan

Rabu, 30 Maret 2022 | 16:30 WIB
WEBINAR PAJAK DAERAH

Pasca UU HKPD Terbit, Pengusaha Tunggu-Tunggu Insentif Fiskal Daerah

Rabu, 30 Maret 2022 | 16:00 WIB
WEBINAR PAJAK DAERAH

4 Pilar UU HKPD Diharapkan Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus