Berita
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Hadapi Sengketa, Lihat Putusan Pengadilan Pajak dan MA yang Relevan

A+
A-
3
A+
A-
3
Hadapi Sengketa, Lihat Putusan Pengadilan Pajak dan MA yang Relevan

Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk Effective Strategies, Recent Updates, and Case Study on Corporate Income Tax, WHT, and VAT Disputes, Jumat (6/8/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews - Studi kasus atas putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipelajari untuk menghadapi sengketa pajak.

Senior Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing mengatakan putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung dapat disimak untuk menghadapi sengketa pajak dengan kasus-kasus yang relevan.

“Beberapa studi kasus sengketa pajak sekaligus putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung kemungkinan relevan dengan yang sekarang dihadapi wajib pajak. Ada beberapa yang akan dipaparkan dalam webinar ini,” katanya dalam webinar bertajuk Effective Strategies, Recent Updates, and Case Study on Corporate Income Tax, WHT, and VAT Disputes, Jumat (6/8/2021).

Baca Juga: Mengulik Sederet Manfaat IPO: Akses Permodalan Hingga Insentif Pajak

Dalam kesempatan itu, Ganda memaparkan studi kasus penjualan divisi usaha. Contoh kasus yang diterangkan relevan dengan banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Apalagi, PMK 22/2020 telah memerinci definisi hubungan istimewa dan prinsip kewajaran.

Kemudian, ada studi kasus pengambilalihan aktiva anak perusahaan. Berdasarkan pada contoh kasus yang dipaparkan, Ganda menekankan pentingnya menyimak ketentuan penilaian pengalihan aktiva dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-54/PJ/2016 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-05/PJ/2020.

Selain itu, wajib pajak juga perlu melihat ketentuan metode penilaian lainnya yang ditetapkan dalam PMK 22/2020. Dengan demikian, wajib pajak bisa menimalisasi risiko sengketa perpajakan terkait dengan pengalihan aktiva.

Baca Juga: Tekan Angka Sengketa Pajak, DJP Tempuh 4 Cara Ini

“Oleh karena itu, kita bisa meminta appraisal independent kita, apakah langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan nilai pasar atas pengalihan aktiva terkait dengan hubungan istimewa sudah memenuhi ketentuan standar penilaian dalam SE-54/2016 atau SE-05/2020,” katanya.

Kemudian, studi kasus jasa versus royalti. Ganda menekankan contoh sengketa mengenai kasus tersebut penting untuk memerhatikan apakah suatu transaksi yang dilakukan termasuk dalam kategori jasa atau royalti.

Selanjutnya, studi kasus terkait dengan beneficial ownership. Terkait dengan kasus ini, Ganda menghubungkannya dengan rencana pemberlakuan general anti-avoidance rule (GAAR) dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak

Ganda menerangkan dalam Pasal 18 ayat (1a) RUU KUP rencananya memberi kewenangan kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang.

Langkah tersebut dapat dilakukan jika wajib pajak melakukan satu atau gabungan transaksi yang bertujuan mengurangi; menghindari; dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun dalam menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang, DJP dapat menentukan kembali kebenaran suatu transaksi, menentukan karakteristik suatu transaksi sesuai keadaan sebenarnya, atau mengabaikan transaksi yang substansi ekonominya berbeda dengan legal form.

Baca Juga: Video: Cacat Formil UU Ciptaker, Insentif Pajak Dipangkas, & RUU HKPD

Dalam kesempatan tersebut, Ganda juga menyinggung ketentuan baru dalam tax treaty Indonesia dengan Singapura serta multilateral instrument (MLI). Menurut Ganda, pada masa mendatang, akan ada tantangan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan prevention of treaty abuse.

“Apakah aplikasinya akan luas? Apakah semua transaksi ke luar negeri dapat diduga ada tujuan untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak? Ataukah akan ada batasan dengan melihat objek dan purpose agreement atau ketentuan yang relevan dengan tax treaty?” ungkapnya.

Webinar dengan 1970 pendaftar ini merupakan salah satu seri dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara yang digelar DDTC Academy ini diselenggarakan bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC. Ada 1 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini. (kaw)

Baca Juga: Naikkan Persentase Kemenangan di Pengadilan, DJP Pakai Cara Ini

Topik : DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series, DDTC Academy, sengketa pajak, pengadilan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 November 2021 | 16:15 WIB
KABUPATEN MAGELANG

Tunggakan Tembus Rp16 Miliar, Rekening Wajib Pajak Diblokir

Rabu, 10 November 2021 | 15:01 WIB
SENGKETA PAJAK

Quality Assurance Keberatan Pajak Sudah Dijalankan DJP

Selasa, 09 November 2021 | 18:26 WIB
APLIKASI PAJAK

Terkait dengan Sengketa Pajak, DJP Pakai Teknologi AI untuk Ini

berita pilihan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Gencarkan Pengawasan WP Penerima Insentif, Begini Ketentuannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

Sabtu, 04 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Sabtu, 04 Desember 2021 | 06:30 WIB
SPANYOL

Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek