Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Ini Andalan Ditjen Bea Cukai

1
1

Pemaparan materi kuliah umum.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai bersiap menghadapi revolusi industri 4.0. Kolaborasi dan optimalisasi penggunaan teknologi menjadi andalan otoritas.

Hal tersebut menjadi topik utama dalam kuliah umum yang digelar Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) di Kampus Institut STIAMI. Adapun materi kuliah umum disampaikan oleh Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga (KIAL) DJBC Syarif Hidayat.

Menurutnya, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam mendukung tugas dan fungsi DJBC di era saat ini. Untuk urusan teknologi, arah kebijakan ditujukan untuk menjalankan otomatisasi proses bisnis otoritas.

Baca Juga: Impor & Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor? Cukup Butuh Dokumen Ini

“Misal, untuk urusan pengawasan di bandara dan pelabuhan, ke depannya Bea Cukai mulai melakukan otomatisasi dengan bantuan teknologi big data,” katanya di Auditorium Institut STIAMI, Selasa (25/6/2019).

Syarif menjabarkan secara umum tugas DJBC mencakup tiga aspek. Pertama, fasilitator kegiatan usaha. Kedua, perlindungan masyarakat dengan pengawasan di perbatasan. Ketiga, pengumpulan penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.

Ketiga lingkup kerja tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. Apalagi, revolusi Industri 4.0 erat kaitannya dengan digitalisasi dan proses bisnis berbasis internet.

Baca Juga: UI Kembali Gelar Seminar & Training Perpajakan, Lihat Infonya di Sini

Sementara itu, kolaborasi diperlukan terutama dengan Ditjen Pajak untuk menjalankan fungsi pengumupulan penerimaan negara. Hal ini menjadi krusial untuk mengamankan setoran perpajakan untuk bisnis lintas batas.

“Sekarang kita audit bersama dengan DJP. Jadi, pengusaha tidak bisa berkelit seperti dulu ketika urusan dengan Bea Cukai maka biaya diperkecil dan ketika berhadapan dengan orang pajak, biaya diperbesar. Sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu,” jelasnya.

Baik kerja sama dan penggunaan teknologi, menurut Syarif, merupakan bagian dari reformasi yang dijalankan DJBC. Agenda reformasi ini pada ujungnya adalah untuk menyempurnakan kerja otoritas dalam menjalankan tiga fungsi utama.

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

“Reformasi yang kita lakukan dari 1985 itu terus menerus dilakukan hingga saat ini. Kebijakan yang dilakukan memenuhi kepastian berusaha bagi dunia usaha, mengamankan penerimaan, dan juga memperbaiki standar integritas jajaran DJBC,” katanya.(kaw)

Menurutnya, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam mendukung tugas dan fungsi DJBC di era saat ini. Untuk urusan teknologi, arah kebijakan ditujukan untuk menjalankan otomatisasi proses bisnis otoritas.

Baca Juga: Impor & Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor? Cukup Butuh Dokumen Ini

“Misal, untuk urusan pengawasan di bandara dan pelabuhan, ke depannya Bea Cukai mulai melakukan otomatisasi dengan bantuan teknologi big data,” katanya di Auditorium Institut STIAMI, Selasa (25/6/2019).

Syarif menjabarkan secara umum tugas DJBC mencakup tiga aspek. Pertama, fasilitator kegiatan usaha. Kedua, perlindungan masyarakat dengan pengawasan di perbatasan. Ketiga, pengumpulan penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.

Ketiga lingkup kerja tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. Apalagi, revolusi Industri 4.0 erat kaitannya dengan digitalisasi dan proses bisnis berbasis internet.

Baca Juga: UI Kembali Gelar Seminar & Training Perpajakan, Lihat Infonya di Sini

Sementara itu, kolaborasi diperlukan terutama dengan Ditjen Pajak untuk menjalankan fungsi pengumupulan penerimaan negara. Hal ini menjadi krusial untuk mengamankan setoran perpajakan untuk bisnis lintas batas.

“Sekarang kita audit bersama dengan DJP. Jadi, pengusaha tidak bisa berkelit seperti dulu ketika urusan dengan Bea Cukai maka biaya diperkecil dan ketika berhadapan dengan orang pajak, biaya diperbesar. Sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu,” jelasnya.

Baik kerja sama dan penggunaan teknologi, menurut Syarif, merupakan bagian dari reformasi yang dijalankan DJBC. Agenda reformasi ini pada ujungnya adalah untuk menyempurnakan kerja otoritas dalam menjalankan tiga fungsi utama.

Baca Juga: Soal Cukai Plastik, Ini Kata Dirjen Bea Cukai

“Reformasi yang kita lakukan dari 1985 itu terus menerus dilakukan hingga saat ini. Kebijakan yang dilakukan memenuhi kepastian berusaha bagi dunia usaha, mengamankan penerimaan, dan juga memperbaiki standar integritas jajaran DJBC,” katanya.(kaw)

Topik : bea cukai, DJBC, STIAMI
artikel terkait
Kamis, 23 Juni 2016 | 16:12 WIB
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Senin, 27 Mei 2019 | 13:40 WIB
KULIAH UMUM PAJAK
Rabu, 28 September 2016 | 13:59 WIB
BEASISWA PENDIDIKAN
berita pilihan
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 12 September 2018 | 14:31 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 11 April 2019 | 10:37 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS TERBUKA BATAM
Senin, 27 Maret 2017 | 10:07 WIB
KAMPUS PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA