BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Institusi pendidikan tinggi, khususnya jenjang vokasi, punya peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Salah satunya dengan turut mendiseminasikan edukasi pajak kepada masyarakat. Seperti kita tahu, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk pembangunan.
Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Kementerian PPN/Bappenas Brian Pratistha menilai pendidikan vokasi punya kedekatan yang inklusif dengan masyarakat. Karenanya, pendidikan vokasi bisa turut membangun kepatuhan pajak melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Pada RPJMN 2025-2029, pendidikan dan pelatihan vokasi dijadikan sebagai alat utama dalam mendorong produktivitas tenaga kerja," ujar Brian dalam Seminar Nasional Vokasi STIAMI di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dikutip pada Selasa (12/8/2025).
Sejalan dengan itu, Rektor Istitut STIAMI Silvyana Murni mengamini anggapan bahwa pendidikan tinggi, khususnya vokasi, memang memiliki peran penting dalam mewujudkan SDGs. Institut STIAMI misalnya, selama ini turut mendampingi UMKM dalam memahami hak dan kewajiban pajaknya.
Pada akhirnya, imbuh Silvyana, kepatuhan pajak yang meningkat bisa berimbas pada penerimaan negara yang membaik. Keuangan negara yang stabil itulah yang menjadi modal penting bagi pelaksanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan SDGs.
"Peranan pendidikan dalam mewujudkan SDGs menjadi tren saat ini, dan saya berharap lulusan perguruan tinggi tidak hanya bekerja namun juga memiliki wawasan hijau dan inovatif," kata Silvyana.
Menurutnya, ada 3 elemen kunci bagi sektor pendidikan untuk mewujudkan SDGs melalui edukasi pajak. Pertama, membangun sistem pajak yang cerdas. Kedua, akutansi yang berkelanjutan. Ketiga, penyiapan entrepreuneur yang memadukan daya saing bisnis dan prinsip berkelanjutan.
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Kaprodi D4 Akuntansi Bisnis STIAMI Citra Novlyani, hadir 3 narasumber yang memiliki kepakaran di bidangnya. Ketiga narasumber itu adalah Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, Ketua DPD APINDO DKI Jakarta Solihin, dan dosen Institut STIAMI Yuliawan.
Ketua IKPI Vaudy Starworld menekankan bahwa SDGs membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk pendidikan tinggi dan konsultan pajak. Penerapan SDGs, menurutnya, mestinya bisa turut mendodong peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air.
“Kita harus memahami bahwa pajak bukan hanya alat pemerintah dalam mengumpulkan dan menerima pendapatan, namun pajak juga sebagai alat untuk mengarahkan prilaku,” katanya.
Selanjutnya, Ketua DPD Apindo DKI Jakarta Solihin menilai dunia usaha perlu bersinergi dengan institusi pendidikan dalam mencapai SDGs. Menurutnya, SDGs menuntut dunia usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga peduli pada manusia dan lingkungan.
“Perlu diperhatikan adanya triple bottom line dalam berjalannya SDGs yaitu people, planet, dan profit. Juga perlu peran universitas dalam mendukung kurikulum berbasis SDGs," kata Solihin.
Sementara itu, dosen Institut STIAMI Yuliawan memandang akutansi berkelanjutan juga punya peran dalam mewujudkan SDGs. Sustainability accounting atau akuntansi keberlanjutan mencakup dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (environmental, social, and governance/ESG) dalam kegiatan bisnis.
Sebagai informasi, DDTC merupakan sponsor dari kegiatan Seminar Nasional Vokasi STIAMI yang digelar pada Sabtu, 9 Agustus 2025 lalu. Sedikitnya 500 peserta turut hadir, baik dari program vokasi, sarjana, hingga pascasarjana. (sap)
