KEBIJAKAN MONETER

Genjot Pertumbuhan Manufaktur, BI Buka Opsi Pelonggaran Moneter Lagi

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 Agustus 2019 | 11:30 WIB
Genjot Pertumbuhan Manufaktur, BI Buka Opsi Pelonggaran Moneter Lagi

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) membuka opsi relaksasi untuk menggerakkan sektor manufaktur. Hal tersebut menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan depan.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan ekspansi sektor manufaktur menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, relaksasi dari sisi moneter menjadi instrumen yang akan terus dilakukan oleh Bank Indonesia.

“Soal room untuk kelonggaran lagi kita akan lihat ke depannya. Sebentar lagi akan dilakukan RDG dan Pak Gubernur [Perry Warjiyo] telah katakan ruang [pelonggaran] masih ada. Tinggal timing-nya harus tepat,” katanya dalam Seminar Internasional bertajuk 'Structural Transformation through Manufacturing Sector Development for High and Sustainable Economic Growth', Senin (12/8/2019).

Baca Juga:
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Pelonggaran moneter, sambung Dody, sudah dilakukan dengan dua kebijakan utama. Pertama, penurunan suku bunga acuan yang dilakukan pada Juli 2019. Kedua, operasi moneter yang dilakukan untuk menambah likuiditas dan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM).

Dukungan otoritas moneter untuk memacu sektor manufaktur, menurut Dody, akan dilakukan secara sistematis. Sektor industri prioritas menjadi target untuk mendapatkan relaksasi secara khusus.

Dody menjabarkan sektor unggulan tersebut antara lain industri tekstil, otomotif dan industri alas kaki. Ketiga sektor usaha tersebut masih memiliki ruang untuk ekspansi ke pasar internasional.

Baca Juga:
Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

“Kita akan dorong quick win untuk sektor unggulan. Kita tidak bisa memilih semua didorong dan quick win itu tentu akan jadi prioritas. Semua akan mengeroyok apa sektor prioritas,” paparnya.

Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan manufaktur tersebut akan dilakukan dalam bingkai bauran kebijakan fiskal dan moneter. Harapannya, pertumbuhan sektor industri pengolahan melalui investasi baru bisa naik pada di tahun-tahun mendatang.

“Investasi pernah masa berjaya yang secara historis tumbuh 7%—8% untuk investasi swasta. Saat ini, pertumbuhan sektor privat di luar konstruksi pada semester I/2019 hanya 3,07%. Jadi, pertumbuhan yang hanya separuhnya. Ini jadi tantangan kita,” imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M