Genjot Investasi, ESDM Matangkan Revisi PP tentang Perpajakan Migas

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan perubahan beleid yang selama ini mengatur tentang aspek perpajakan kegiatan usaha hulu migas. 

Ada 2 beleid yang akan direvisi, yakni PP 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, serta PP 27/2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas. 

"Dukungan regulasi dan kebijakan yang diperlukan ... revisi PP53/2017 dan PP 27/2017 tentang perpajakan kontrak kerja sama (KKS)," tulis Kementerian ESDM dalam laporan Capaian Kinerja Sektor ESDM 2022 dan Target 2023, dikutip pada Selasa (7/2/2023). 

Secara umum, revisi 2 beleid tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya tarik investasi sektor migas. Tujuan akhirnya, peningkatan produksi minyak dan gas bumi. 

Masih dikutip dari Laporan Kinerja 2022, pemerintah sudah menyusun beberapa strategi untuk mengejar peningkatan produksi migas. Selain revisi 2 beleid yang mengatur aspek perpajakan sektor migas, pemerintah juga akan mendorong penerbitan perpres tentang percepatan perizinan dasar, menyelaraskan penggunaan tata ruang lapangan-lapangan migas, simplifikasi skema KKS, dan revisi UU Migas. 

Sebenarnya, revisi PP 53/2017 juga sudah tertuang dalam Keppres 25/2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023. 

Secara spesifik, revisi dari PP 53/2017 akan mengatur tentang definisi kontraktor yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA); kriteria pemberian fasilitas perpajakan; pemberian fasilitas PPN, PBB tubuh bumi, dan PDRI; serta monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan.

SKK Migas mencatat, realisasi investasi pada 2021 lalu berada posisi yang rendah, yakni hanya 21 sumur eksplorasi. Kondisinya kemudian membaik pada 2022 dengan 30 sumur eksplorasi. 

Nilai realisasi investasi eksplorasi tahun 2022 sejumlah US$0,8 miliar, meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun 2021 yang senilai US$ 0,6 miliar. (sap)