Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gencarkan Penagihan Piutang Pajak, Bapenda Gandeng Kejaksaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Gencarkan Penagihan Piutang Pajak, Bapenda Gandeng Kejaksaan

Ilustrasi.

BENGKALIS, DDTCNews – Guna meningkatkan penerimaan dari penagihan piutang pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, Riau, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari).

Kepala Bapenda Supardi mengatakan Kejari akan membantu pemkab menyelesaikan semua piutang pajak daerah. Jika masalah piutang pajak daerah akan tertangani, ia meyakini realisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan ikut meningkat.

"Dengan dilakukan penandatanganan ini, akan terbangun kerja sama sehingga masyarakat taat dalam membayar pajak, khususnya penagihan pajak," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Secara umum, lanjut Supardi, kerja sama tersebut dilakukan untuk mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya mengenai pajak dan retribusi daerah di bidang perdata dan tata usaha negara.

Menurutnya, terdapat dua tugas dan fungsi Bapenda dalam meningkatkan PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Nomenklatur dalam pengelolaan keuangan 2021 juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bupati terpilih.

"Kami berharap melalui perjanjian kerja sama ini dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis," ujar Supardi.

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

Sebelumnya, Bapenda telah membentuk tim optimalisasi untuk menagih tunggakan para wajib pajak. Tim optimalisasi tersebut diharapkan mampu menagih setidaknya 25% dari total tunggakan pajak daerah.

Tahun ini, pemkab menargetkan penerimaan pajak daerah senilai Rp77,5 miliar atau naik 23% dari realisasi tahun lalu Rp63 miliar. Peningkatan target tersebut telah mempertimbangkan nilai piutang pajak daerah yang akan ditagih tahun ini. (rig)

Baca Juga: Jatah Insentif Pajak Menipis, Sri Mulyani: Perencanaan Akurat
Topik : pemkab bengkalis, tunggakan pajak, penerimaan pajak, penagihan pajak, pajak daerah

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 10:10 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Amankan Setoran Pajak Kendaraan, Inovasi Layanan Digital Diperlukan

Selasa, 21 September 2021 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Aktif ke Lapangan, 2 Hal Ini yang Dikejar

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 16:45 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD dari DPR dan DPD

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi