Gedung Pemerintah akan Dilindungi Asuransi

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan akan memulai kebijakan perlindungan asuransi untuk Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk gedung. Satu konsorsium perusahaan asuransi sudah ditunjuk untuk menanganinya.

Direktur Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara (DJLN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan pihaknya akan mengasuransikan 1.862 gedung atau bangunan yang berada di bawah pengelolaan Kemenkeu. Kebijakan ini akan berlaku efektif per September 2019.

“Ada 1.862 bangunan gedung yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari ditjen pajak, bea cukai, perbendaharaan, BKF dan lainnya. Launching-nya Agustus dan pelaksanaan September,” katanya di Aula DJKN, Jumat (12/7/2019).

Langkah perlindungan asuransi ini, lanjut Encep, adalah mitigasi risiko bila terjadi kerusakan gedung khususnya ketika terkena bencana alam.  Dengan perlindungan asuransi, beban APBN akan berkurang untuk biaya perbaikan bila properti pemerintah rusak karena terdampak bencana.

Adapun program Asuransi Barang Milik Negara atau ABMN tersebut diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2016 yang diperbarui melalui PMK No. 97 Tahun 2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Melalui payung hukum ini seluruh aset gedung kementerian/lembaga tingkat pusat akan masuk program asuransi. “Target seluruh kementerian/lembaga itu tahun 2021 nanti semua sudah diasuransikan,” paparnya.

Encep menambahkan, asuransi BMN nantinya akan ditangani oleh konsorsium perusahaan asuransi yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Terkait dengan besaran biaya premi tahun ini, dia masih enggan menyebutkan angka pasti.

Alasannya, sudah memasuki proses negosiasi dengan perusahaan asuransi. “Jadi nanti hanya ada satu polis mencakup semua risiko. Sehingga mencakup risiko mulai dari kebakaran, banjir, jatuh barang dari langit, gempa bumi, longsor dan lain-lain,”imbuhnya. (Bsi)