Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Dukung Pemajakan Atas Kripto untuk Genjot Penerimaan, DPR Beri Catatan

A+
A-
3
A+
A-
3
Dukung Pemajakan Atas Kripto untuk Genjot Penerimaan, DPR Beri Catatan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah pengatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Ketentuan ini diatur dalam PMK 68/2022 yang diterbitkan sebagai aturan turunan UU 7/2021 tentang HPP.

Kebijakan tersebut menuai dukungan dari Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar. Menurutnya, skema pajak atas transaksi kripto dapat dijadikan sumber pendapatan baru negara.

"Transaksi kripto dan fintech sekarang kita tahu begitu besar. Pelanggannya juga jutaan orang. Jadi saya dukung aturan pengenaan PPh dan PPN untuk mereka, sekaligus ini bisa jadi sumber pendapatan baru bagi negara," kata Gus Muhaimin dalam keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (9/4/2022).

Baca Juga: Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Gus Muhaimin mengutip laporan Kementerian Perdagangan yang menyebut nilai transaksi aset kripto mencapai Rp64,9 triliun pada 2020 dan tercatat Rp859,4 triliun pada tahun lalu. Dari data tersebut, transaksi perdagangan aset kripto periode Januari hingga Februari 2022, tercatat sebesar Rp83,3 triliun.

"Transaksi sebesar dan sebanyak itu tentu saja bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Jadi sudah sepatutnya dioptimalkan," tutur Muhaimin.

Namun, Gus Muhaimin tetap memberikan catatan kepada pemerintah. Dia mendorong Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyosialisasikan aturan pengenaan PPh dan PPN kepada perusahaan penyelenggara transaksi aset kripto, perusahaan fintech, maupun kepada masyarakat selaku trader dan nasabah.

Baca Juga: Menteri Keuangan Ini Pastikan Insentif Pajak Mobil Tidak Diperpanjang

"Oya sosialisasinya harus masif dong. Jangan nanti terkesan pemerintah asal narik pajak saja oleh para pengusaha dan trader. Kalau masif saya yakin mereka juga mengerti, karena ini juga untuk kebaikan Indonesia, kebaikan kita bersama," ujarnya.

Sebagai informasi, ketentuan pajak atas transaksi aset kripto diatur dalam PMK 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Beleid yang merupakan aturan pelaksana UU 7/2022 tentang HPP itu mulai berlaku per 1 Mei 2022.

Baca Juga: DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

Adapun PMK 68/2022 mengatur tarif sebesar 0,11% untuk PPN final dan 0,1% untuk PPh Pasal 22 final.

Sebelumnya, Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung menceritakan hal pertama yang dipastikan dalam penetapan tarif adalah pemerintah tidak ingin beban pajak melebihi biaya transaksi.

"Pertama, yang kita gunakan pendekatannya adalah jangan sampai pajak ini melebihi biaya transaksi. Itu benchmark yang baik bagi kita. Kalau melebihi biaya transaksi ini rasa-rasanya akan pada kabur semua orang," ujar Bonarsius. (sap)

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Topik : UU HPP, tarif PPN, PPN 11%, kripto, cryptocurrency, exchanger, Bappebti, PPN, PPh final

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Realisasi Insentif PPnBM Mobil dan PPN Rumah Minim, Begini Kata DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Jum'at, 24 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Pajak Karbon Ditunda Lagi? Begini Penjelasan Kepala BKF

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:51 WIB
DATA PPS HARI INI

Keikutsertaan PPS Terus Menanjak, Lebih Rp300 Triliun Harta Diungkap

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD