FILIPINA

Dukung Negara Tetangga Terapkan Pajak Karbon, ADB Beri Masukan

Dian Kurniati | Rabu, 08 Mei 2024 | 13:30 WIB
Dukung Negara Tetangga Terapkan Pajak Karbon, ADB Beri Masukan

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) mendukung rencana pemerintah Filipina untuk mengimplementasikan pajak karbon.

Country Director ADB untuk Filipina Pavit Ramachandran mengatakan pajak karbon potensial untuk diterapkan di Filipina. Meski demikian, rencana penerapan pajak karbon tersebut harus dilakukan secara adil dan inklusif.

"Saya kira ada potensi, tetapi masih perlu dicermati dan dikaji lebih lanjut," katanya, dikutip pada Rabu (8/5/2024).

Baca Juga:
Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Ramachandran menuturkan kebijakan pajak karbon perlu didorong pasar dan sesuai dengan kebutuhan negara. Saat ini, Filipina termasuk negara yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

Kementerian Keuangan tengah mengkaji instrumen penetapan carbon pricing sehingga dapat optimal mengatasi masalah lingkungan sekaligus menambah penerimaan negara.

Ramachandran menjelaskan upaya global untuk mengendalikan dampak perubahan iklim melalui pengenaan pajak karbon masih kecil. Pajak karbon kebanyakan baru diterapkan oleh negara-negara maju seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, Kanada, Inggris, dan Singapura.

Baca Juga:
Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Menurutnya, seruan pengenaan pajak karbon kini mulai meningkat seiring dengan dampak yang ditimbulkan perubahan iklim terhadap perekonomian. Di sisi lain, pajak karbon juga dinilai efektif mendorong penerapan energi ramah lingkungan.

Namun, masih ada beberapa pihak yang menentang pengenaan pajak karbon karena mengkhawatirkan dampaknya pada kenaikan tarif listrik.

Ramachandran menyebut ADB akan mendukung rencana pengenaan pajak karbon melalui program mobilisasi sumber daya domestik di Filipina.

Baca Juga:
Petugas Pajak Kunjungi Kontraktor Kawasan IKN, Ingatkan soal Kewajiban

"Kami mempunyai program dukungan yang sedang berjalan. Kami telah mendiskusikan berbagai reformasi kebijakan, termasuk pengenaan potensi pajak karbon," ujarnya seperti dilansir philstar.com.

Program mobilisasi sumber daya domestik bertujuan membantu Filipina memodernisasi administrasi perpajakan melalui transformasi digital dan memperkuat kerja sama perpajakan internasional.

Harapannya, program tersebut dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, mengatasi perubahan iklim, serta meningkatkan kelestarian lingkungan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 15:30 WIB KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR

Petugas Pajak Kunjungi Kontraktor Kawasan IKN, Ingatkan soal Kewajiban

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai