Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Duh, Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Stagnan

A+
A-
3
A+
A-
3
Duh, Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Stagnan

Ilustrasi Ibu Kota. 

JAKARTA, DDTCNews – Peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) 2020 tidak bergerak dari posisi tahun lalu, yaitu 73 dari 190 negara. Peringkat ini jauh dari target Presiden Joko Widodo di posisi 40.

Berbagai upaya pemerintah yang dilakukan terkait kemudahan berusaha memang sedikit meningkatkan skor Indonesia dari tahun sebelumnya 67,96 menjadi 69,6 dari 100. Namun, peringkat mengalami pergerakan.

“Di antara ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia adalah salah satu ekonomi dengan peraturan ketenagakerjaan paling kaku, terutama dalam perekrutan,” demikian pernyatan World Bank Group (WBG).

Baca Juga: Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

Kendati demikian, secara umum, ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan Indonesia. Pertama, area awal mulainya bisnis (starting a business). Indonesia (Jakarta) mempermudah area ini dengan memperkenalkan platform online untuk lisensi bisnis dan mengganti salinan cetak dengan sertifikat elektronik.

Kedua, area perolehan listrik (getting electricity). Indonesia (Surabaya) meningkatkan keandalan pasokan daya setelah renovasi dan peningkatan pemeliharaan jaringan listriknya. Indonesia (Surabaya) juga membuat perolehan sambungan listrik baru lebih cepat berkat kapasitas pembangkit yang lebih tinggi.

Ketiga, area pembayaran pajak (paying taxes). Indonesia membuat pembayaran pajak lebih mudah dengan menerapkan sistem pelaporan dan pembayaran online. Reformasi ini berlaku untuk Jakarta dan Surabaya.

Baca Juga: Transaksi Kripto Makin Ramai, Bappebti Peringatkan Investor 5 Hal Ini

Keempat, area perdagangan lintas batas (trading across borders). Indonesia membuat perdagangan lintas batas menjadi lebih mudah dengan meningkatkan pemrosesan online deklarasi pabean ekspor. Reformasi ini berlaku untuk Jakarta dan Surabaya.

Kelima, area penegakan ketentuan kontrak (enforcing contracts). Indonesia membuat area ini lebih mudah dengan memperkenalkan sistem manajemen kasus elektronik untuk para hakim. Reformasi ini berlaku untuk Jakarta dan Surabaya.

WBG mengatakan perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik melakukan 33 reformasi peningkatan iklim bisnis selama setahun terakhir. Meskipun banyak negara yang membuat kemudan berbisnis bagi pengusaha kecil dan menengah sesuai standar global, laju reformasi secara keseluruhan melambat.

Baca Juga: Oleh-oleh dari Korea, Jokowi Bawa Komitmen Investasi Pembangunan IKN

Jumlah reformasi di kawasan ini turun sepuluh selama periode setahun lalu hingga 1 Mei. Reformasi dilaksanakan hanya pada 12 dari 25 negara. Namun, lima negara Kawasan ini tercatat masuk di antara 25 peringkat teratas.

Kelima negara itu adalah Singapura (ke-2), Hong Kong (ke-3), Malaysia (ke-12), Taiwan, China (ke-15), dan Thailand (ke-21). China adalah salah satu dari 10 peningkat teratas selama dua tahun berturut-turut. (kaw)

Baca Juga: Ditemui Jokowi, Bos Hyundai Komitmen Ekspansi Proyek Mobil Listrik
Topik : EoDB, EoDB 2020, World Bank, Bank Dunia, Kemudahan Berusaha, investasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kembangkan SDM, Pemerintah Dapat Pinjaman Rp5,2 T dari World Bank

Senin, 04 Juli 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kembangkan Sistem Aplikasi KEK, Pemerintah Yakin Investasi Makin Mudah

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset