IRLANDIA UTARA

Duh, Negara Ini Bakal Miliki Sistem PPN dan Bea Paling Rumit di Dunia

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 November 2020 | 14:34 WIB
Duh, Negara Ini Bakal Miliki Sistem PPN dan Bea Paling Rumit di Dunia

Ilustrasi. (DDTCNews)

BELFAST, DDTCNews – Ribuan pengusaha asal Irlandia Utara terancam akan menghadapi sistem administrasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea cukai paling rumit di dunia seusai transisi Brexit rampung 31 Desember 2020.

Partner firma pajak dari Blick Rothenberg, Alex Altmann mengatakan administrasi PPN dan bea cukai di Irlandia Utara akan memasuki rezim paling rumit di dunia. Hal ini dikarenakan sistem PPN Irlandia Utara dan Inggris berbeda satu sama lain.

"Kami sekarang tahu bagaimana aturan khusus ini akan bekerja dan ini gila untuk kegiatan bisnis karena diwajibkan untuk mengoperasikan dua sistem PPN dan bea cukai," katanya, dikutip Jumat (13/11/2020).

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Nanti, lanjut Altmann, setiap lalu lintas barang yang masuk ke wilayah pabean Irlandia Utara harus tunduk pada regulasi PPN dan bea cukai Uni Eropa. Pajak tersebut kemudian dikumpulkan oleh otoritas Inggris, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC).

Kemudian, setiap barang asal Irlandia Utara yang masuk ke wilayah Inggris Raya akan diperlakukan sebagai ekspor. Jika tidak ada aturan khusus maka barang asal Irlandia Utara tersebut kemungkinan besar akan dikenakan PPN.

"Komunitas bisnis Irlandia Utara sudah terpukul keras akibat pandemi Covid-19. Sekarang mereka menghadapi tugas yang sangat sulit untuk mengoperasikan sistem pelaporan ganda yang sangat rumit mulai Januari tahun depan," tutur Altmann.

Baca Juga:
Catat! Ini Beda Layanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan

Protokol baru aturan PPN dan bea cukai untuk pelaku usaha asal Irlandia Utara akan menggunakan deklarasi impor elektronik model baru untuk memungkinkan pemungutan pajak dapat dilakukan atas nama otoritas pajak Inggris dan Uni Eropa.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Inggris memastikan aturan baru PPN dan bea cukai akan mulai berlaku pada awal Januari 2021. Otoritas pajak Inggris, HMRC disebut tetap bekerja di Irlandia Utara sebagai bagian dari pelaksanaan pasar tunggal Inggris Raya seusai Brexit.

"Irlandia Utara akan mempertahankan keselarasan dengan aturan PPN Uni Eropa. Tetapi HMRC akan terus bertanggungjawab atas pengoperasian PPN dan pengumpulan pendapatan di Irlandia Utara," sebut Jubir pemerintah seperti dikutip inews.co.uk. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Kamis, 18 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

13,37 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan 2023, Tumbuh 5,57 Persen

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri