PEMILIHAN ANGGOTA BPK

DPR Mulai Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota BPK

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 September 2019 | 17:20 WIB
DPR Mulai Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota BPK

Suasana uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK.

JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI memulai agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kandidat dari internal DPR mendapat kesempatan pertama untuk diuji sebagai calon auditor negara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan membuka rapat perdana uji kelayakan dan kepatutan pada Senin (2/9/2019). Dua kesempatan pertama diberikan kepada anggota DPR yang akan mengakhiri masa tugasnya bulan depan.

Salah satunya adalah Pius Lustrilanang. Anggota Komisi IX dari fraksi Gerindra tersebut memaparkan visi dan misi jika diberikan amanat untuk menjadi anggota BPK. Ada beberapa rencana aksi strategis yang akan dilakukan.

Baca Juga:
Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

“Jika terpilih menjadi Anggota BPK akan memperkuat hubungan antara BPK dan DPR khususnya BAKN,” katanya di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Senin (2/9/2019).

Dia menambahkan pentingnya untuk meningkatkan kinerja internal BPK. Menurutnya, audit internal harus kuat sehingga kualitas dari hasil kerja auditor negara dapat terjaga. Selain itu, tata kelola BPK juga perlu mengikuti standar internasional.

“Yang kurang dari BPK saat ini adalah kurangnya audit kinerja dan juga pentingnya untuk meningkatkan profesionalitas dengan mengikutiinternational model organization,” paparnya.

Baca Juga:
RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Sebelum Pius Lustrilanang, ada anggota DPR lainnya sudah terlebih dahulu mengikuti fit and proper test. Politisi dari Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menjadi kandidat pertama dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK periode 2019-2024.

Menurut rencana, Komisi XI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan mulai 2 September 2019 hingga 5 September 2019. Hari ini, ada 8 dari 32 nama yang sudah lolos tahap awal atau administrasi.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 07 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Minggu, 24 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Makin Bebani Warga Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?