Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

DPR Jadwalkan Konsinyasi Soal RUU KUP dengan Pemerintah Pekan Depan

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR Jadwalkan Konsinyasi Soal RUU KUP dengan Pemerintah Pekan Depan

Ilustrasi. Suasana rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi mengatakan masih ada fraksi yang belum menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Fathan menjelaskan baru terdapat 6 fraksi yang sudah menyampaikan DIM RUU KUP kepada Komisi XI hingga hari ini, Kamis (9/9/2021) sehingga masih ada dua fraksi lagi yang belum menyetorkan DIM.

"Hari ini Panja RUU KUP masuk pengumpulan DIM dari setiap fraksi dan sudah ada 6 fraksi yang setor DIM," katanya dalam acara Bahtsul Masail Nasional Pajak dan Perdagangan Karbon PBNU, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga: Dukung Iklim Bisnis, Uni Eropa Setuju Beri Insentif Pajak di Italia

Anggota DPR dari Fraksi PKB itu menjelaskan Komisi XI akan melakukan konsinyasi dengan pemerintah setelah DIM RUU KUP disampaikan oleh seluruh fraksi. Jika tidak ada aral melintang, jadwal konsinyasi akan dilakukan pekan depan.

Untuk itu, ia berharap penyetoran DIM RUU KUP dapat rampung pekan ini. "Insya Allah minggu depan konsinyasi dan pendalaman dengan pemerintah untuk mencocokkan pandangan fraksi dengan konsep pemerintah," ujarnya.

Fathan menyampaikan proses pembahasan RUU KUP hingga tahap penyampaian DIM fokus pada beberapa isu sensitif.

Baca Juga: Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Deretan isu dalam RUU KUP yang menjadi perhatian khusus antara lain pajak karbon, pajak sektor pendidikan dan jasa kesehatan. Selain itu, masih ada isu soal pajak atas barang kebutuhan pokok atau sembako dan pajak pada sektor perbankan.

"Jadi pajak karbon ini salah satu isu sensitif dalam RUU KUP dan kami sudah menerima banyak masukan dari asosiasi usaha dan stakeholder lainnya yang mencapai 60 lembaga," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri
Topik : dpr, ruu kup, daftar inventarisasi masalah, DIM, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Setoran Pajak Sektor Jasa Hotel, Restoran, dan Hiburan Masih Tertekan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 15:00 WIB
INGGRIS

Muncul Sinyal Pemberian Diskon Pajak Perusahaan Jasa Keuangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik