Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi. Perajin menyelesaikan payung batik di Jarum, Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (4/2/2021). Inovasi kerajinan batik dengan membuat payung batik berbahan dasar cat minyak tersebut telah menembus pasar ekspor ke India dan Hongkong serta ke beberapa wilayah di Indonesia yang dijual seharga Rp130.000 hingga Rp300.000. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/rwa.
SOLO, DDTCNews – Unit vertikal Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC) di Jawa Tengah akan menjalin kerja sama pembentukan Rumah Solusi Ekspor sebagai upaya menggenjot ekspor dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Kanwil DJP Jateng II Rudy Gunawan Bastari mengadakan pertemuan dengan Kepala Kanwil DJBC Jateng DIY Padmoyo Tri Wikanto untuk membahas kerja sama pembentukan Rumah Solusi Ekspor (RSE) pada awal Februari 2021.
Program RSE tersebut menjadi rencana strategis dua unit vertikal Kementerian Keuangan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Nanti, pelaku UMKM di kedua wilayah itu akan mendapatkan pendampingan dari sisi perpajakan sehingga mampu bersaing secara global. Dengan kata lain, program RSE ini juga menjadi sarana bagi UMKM dalam menjangkau pasar internasional.
"Dengan rumah solusi ekspor, kami harap dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan memudahkan UMKM mengekspor produknya ke luar negeri," kata KaKanwil DJBC Jateng DIY Padmoyo dikutip dari laman resmi DJP, Jumat (19/2/2021).
Program RSE juga akan melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) untuk memperkuat permodalan UMKM. Nanti, kantor LPEI akan menjadi tempat kedudukan program RSE yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperluas basis pasar.
"Jadi tidak hanya DJP dan DJBC yang akan bersinergi mengisi layanan Rumah Solusi Ekspor, tetapi juga akan melibatkan instansi lain seperti perizinan, LPEI dan instansi pemerintah terkait lainnya," ujar Padmoyo.
Mengingat program RSE akan memainkan peran sebagai one stop service bagi UMKM yang ingin memasarkan produk di luar negeri, pemerintah akan menyediakan berbagai kemudahan dalam aspek perpajakan.
Tindak lanjut kerja sama DJP dan DJBC terkait dengan program RSE akan dieksekusi oleh dua unit vertikal dari masing-masing Kanwil. KPP Pratama Surakarta dan KPPBC Surakarta menjadi ujung tombak program RSE UMKM. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
