Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Dorong Ekonomi Kuartal IV, Sri Mulyani Tegaskan Akselerasi Dana PEN

A+
A-
2
A+
A-
2
Dorong Ekonomi Kuartal IV, Sri Mulyani Tegaskan Akselerasi Dana PEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan memanfaatkan sisa waktu 1 bulan yang tersisa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.

Sri Mulyani mengatakan realisasi dana PEN terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pemanfaatan dana PEN juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2021.

"Untuk tahun ini, yang hanya tersisa 1 bulan, kami terus mengimplementasikan program PEN dan menyelesaikan belanja pemerintah untuk memulihkan ekonomi pada kuartal IV," katanya, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Menkeu menuturkan Indonesia mengalami dampak berat akibat pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah pun mengalokasikan dana PEN untuk mempercepat penanganan pandemi, memberikan bantuan sosial, dan memberikan insentif usaha.

Hingga 19 November 2021, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sudah terserap Rp495,77 triliun atau 67% dari pagu Rp744,77 triliun. Kemenkeu memperkirakan penyerapan dana PEN akan sekitar Rp707 triliun atau 95% dari pagu pada akhir tahun.

Realisasi dana PEN untuk program kesehatan tercatat senilai Rp135,53 triliun atau 63% dari pagu Rp214,96 triliun. Realisasi itu utamanya untuk diagnostik, perawatan pasien, insentif dan santunan tenaga kesehatan, dan vaksinasi.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Pada klaster perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp140,5 triliun atau 76% dari pagu Rp186,64 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk program keluarga harapan, kartu sembako, BLT dana desa, dan bantuan subsidi upah.

Lalum, realisasi dana PEN untuk program prioritas kementerian/lembaga (K/L) baru Rp74,44 triliun atau 64% dari pagu Rp117,94 triliun. Penggunaannya antara lain untuk program padat karya K/L, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Selanjutnya, realisasi stimulus UMKM dan korporasi telah mencapai Rp81,83 triliun atau 50% dari pagu Rp162,40 triliun. Realisasi tersebut berupa bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM.

Baca Juga: Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Terakhir, terdapat klaster insentif usaha yang realisasinya sudah mencapai Rp62,47 triliun atau setara 99,4% dari pagu Rp62,83 triliun. Dengan realisasi tersebut, pagu yang tersisa kini hanya sekitar Rp360 miliar.

Insentif usaha yang diberikan di antaranya berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Baca Juga: BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Sri Mulyani juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2021 akan sekitar 3,5%—4,0%. Menurutnya, proyeksi itu mencerminkan optimisme setelah ekonomi Indonesia dihantam Covid-19 varian Delta, walaupun lebih rendah dari target dalam UU APBN sebesar 5%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 4% sepanjang 2021 akan tercapai jika ekonomi kuartal IV/2021 mampu tumbuh di atas 5%. (rig)

Baca Juga: Sederet Pengertian Dividen yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan
Topik : menkeu sri mulyani, pemulihan ekonomi, pandemi covid-19, PEN, pertumbuhan ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KPP PRATAMA BOYOLALI

Punya Tunggakan PPh Rp98 Juta, Tanah-Bangunan Milik Wajib Pajak Disita

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

NIK Sebagai NPWP Permudah DJP Awasi Wajib Pajak

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat