Berita
Sabtu, 04 Desember 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA
Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

DJP Sudah Sempurnakan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan

A+
A-
13
A+
A-
13
DJP Sudah Sempurnakan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Selama 2020, Ditjen Pajak (DJP) melakukan penyempurnaan dan pengembangan beberapa fungsi dalam compliance risk management (CRM).

Dalam Laporan Tahunan 2020 DJP disebutkan sesuai dengan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak untuk perluasan basis pajak, otoritas menjalankan pengawasan berdasarkan pada risiko ketidakpatuhan wajib pajak dengan menggunakan CRM.

“Untuk memastikan bahwa CRM dimanfaatkan sebagai tools di hulu pengawasan maka pada tahun 2020, dalam IKU Kemenkeu-One ditetapkan indeks kinerja untuk menghitung pemanfaatan CRM tersebut, yaitu indeks implementasi CRM wajib pajak strategis dan nonstrategis,” tulis DJP.

Baca Juga: DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

Ada beberapa langkah aksi yang dilakukan DJP pada tahun lalu untuk memenuhi IKU indeks tersebut. Salah satunya adalah penyempurnaan (refinement) CRM fungsi pemeriksaan dan pengawasan melalui beberapa kegiatan.

Kegiatan yang dimaksud adalah pemutakhiran data; penambahan data keuangan, data pemicu, dan alat keterangan (alket) sebagai variabel CRM; perubahan skoring variabel risiko; serta penambahan informasi pada tampilan, yaitu posisi risiko, detail data, dan informasi ketertagihan wajib pajak.

Kemudian, DJP melalukan penyempurnaan CRM fungsi ekstensifikasi dan CRM fungsi penagihan. Penyempurnaan CRM fungsi ekstensifikasi telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan 16 variabel.

Baca Juga: China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

Data keuangan merupakan variabel baru yang digunakan dan memiliki sebaran jumlah data terbanyak dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) 2020. Hal tersebut menjadi output CRM fungsi ekstensifikasi.

Dari sisi kewenangan akses, dilakukan pula penambahan akses bagi kepala seksi dan account representative (AR) pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV. Hal ini merupakan penyesuaian dengan kebijakan kegiatan ekstensifikasi pada 2020.

Adapun penyempurnaan CRM penagihan yang telah selesai dilakukan pada 2020 antara lain berupa perbaikan variabel risiko sehingga mampu menangkap risiko penagihan berdasarkan pada dampak nilai piutang, kondisi piutang, keberadaan, dan kemampuan finansial.

Baca Juga: Ketentuan Perubahan Data Wajib Pajak Badan

DJP menjabarkan perbaikan variabel risiko dilakukan dengan memutakhirkan dan menambahkan data yang dibutuhkan untuk meningkatkan validitas risiko fungsi penagihan. Penambahan data dilakukan pada profil wajib pajak antara lain berupa data keuangan, data seluler, data kepemilikan kendaraan bermotor, dan data lelang.

Kemudian, terhadap wajib pajak penunggak pajak terbesar dilakukan pengelompokan berdasarkan skor. Profil risiko wajib pajak tersebut dikelompokkan berdasarkan kondisi piutang pajak, kemampuan membayar, dan keberadaan wajib pajak maupun penanggung pajak.

Selain penyempurnaan CRM pada beberapa fungsi tersebut, pada Desember 2020, DJP juga mulai melakukan pengembangan CRM fungsi perpajakan internasional. CRM fungsi perpajakan internasional ini diujicobakan pada tahun ini.

Baca Juga: Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

CRM fungsi perpajakan internasional ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dan/atau transaksi perpajakan internasional lainnya serta memiliki risiko melakukan praktik penghindaran pajak. Simak pula ‘AR, Pemeriksa, dan Juru Sita Pajak Mulai Pakai Aplikasi DJP Ini’. (kaw)

Topik : crm, pajak, laporan tahunan djp, ditjen pajak, djp, pemeriksaan, pengawasan, penagihan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Senin, 25 Oktober 2021 | 00:24 WIB
IT nya harus siap, searhing mechine atas lintas data sebaiknya dibangun ..dan sangat unique ..rahasia..org ttt yg dapat buka..sehingga dlm hal medownload data ke platform penelitian awal (CRM) tidak terjadi distorsi...terutama menghindari kepentingan dan kekuatan tertentu.

Audina Pramesti

Senin, 18 Oktober 2021 | 21:05 WIB
Sistem CRM merupakan sebuah inovasi yang baik karena adanya sistem CRM dapat mendorong dilakukannya upaya kepatuhan pajak sesuai perilaku dan risiko wajib pajak, sehingga compliance strategy untuk setiap individu dapat lebih personal
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

berita pilihan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:30 WIB
CHINA

China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Gencarkan Pengawasan WP Penerima Insentif, Begini Ketentuannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

Sabtu, 04 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Sabtu, 04 Desember 2021 | 06:30 WIB
SPANYOL

Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021