Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

DJP Minta Wajib Pajak Jangan Goda Fiskus Melanggar Aturan

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP Minta Wajib Pajak Jangan Goda Fiskus Melanggar Aturan

Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

JAKARTA, DDTCNews—Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta wajib pajak untuk turut serta menjaga integritas petugas pajak atau fiskus dalam menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Suryo, Ditjen Pajak (DJP) saat ini terus membangun integritas para fiskus melalui beragam cara, mulai dari pencegahan hingga penegakkan disiplin pegawai. Hal ini bertujuan agar fiskus bekerja sesuai rambu-rambu yang ada.

“Kalau oknum pasti ada tapi yang penting kami siapkan cara untuk pencegahan dan juga pastikan sistem whistleblowing dapat berjalan,” katanya di Acara Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni), Kamis (5/3/2020).

Baca Juga: OECD: Sumbangan PPh Badan Terhadap Penerimaan Negara Terus Membesar

Permintaan mantan Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak ini juga berbarengan dengan perubahan pengawasan petugas pajak di level Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dengan pendekatan kewilayahan.

Suryo berharap wajib pajak tidak 'menggoda' fiskus untuk melanggar aturan. Menurutnya, interaksi wajib pajak dengan fiskus haruslah berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak saling mengintervensi.

Dengan demikian, lanjutnya, hubungan dengan wajib pajak dapat berdasarkan landasan kepercayaan. Ujung-ujungnya, kepatuhan sukarela wajib pajak juga dapat meningkat dalam jangka panjang.

Baca Juga: Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

"Jadi jangan ajak teman-teman kami untuk melakukan tindakan itu (melanggar aturan), kalau ada kurang bayar dari wajib pajak jangan dinegosiasikan, tetapi selesaikanlah dengan aturan yang berlaku," jelas Suryo.

Perihal perubahan pengawasan KPP Pratama, Dirjen Pajak menegaskan bahwa kebijakan itu untuk menjawab tantangan dalam mengumpulkan penerimaan dengan banyaknya insentif yang diberikan.

Penggalian potensi pajak dan menambah basis pajak baru diyakini mampu dilakukan secara optimal jika ikut didukung semua pihak termasuk wajib pajak. Kebijakan baru itu juga salah satu cara mengompensasi insentif pajak dalam omnibus law. (rig)

Baca Juga: OECD Rilis Laporan Soal Pentingnya Reputasi Otoritas Pajak
Topik : fiskus, petugas pajak, integritas, kepatuhan pajak, wajib pajak, dirjen pajak suryo utomo
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 22 Mei 2020 | 11:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 18 Mei 2020 | 14:52 WIB
PENURUNAN TARIF PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN