Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

DJP Bakal Extra Effort Kejar Target Penerimaan, Pengusaha Usulkan Ini

A+
A-
8
A+
A-
8
DJP Bakal Extra Effort Kejar Target Penerimaan, Pengusaha Usulkan Ini

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pelaku usaha meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk lebih selektif mengejar target penerimaan pajak melalui extra effort—penerimaan dari upaya seperti ekstensifikasi, penagihan piutang pajak, hingga pemeriksaan—pada tahun ini.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan upaya pengumpulan pajak melalui extra effort dari otoritas pajak idealnya dapat ditangguhkan pada tahun ini.

"Untuk sementara tidak perlu dilakukan extra effort. Jadi dipilih dengan benar, itu (extra effort) bisa dilakukan untuk yang sudah terindikasi kategori tindak pidana perpajakan," katanya Rabu (2/9/2020).

Baca Juga: Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Siddhi menilai pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini sudah memberikan tekanan yang luar biasa bagi dunia usaha. Menurutnya, pelaku usaha tidak memerlukan adanya beban tambahan seperti berurusan dengan DJP.

Dia berharap DJP dapat menyesuaikan kegiatan extra effort pada tahun ini. Apalagi, kondisi ekonomi hampir pasti belum akan pulih sampai dengan akhir tahun ini sehingga pelaku usaha harus melakukan sejumlah cara untuk tetap dapat bertahan.

Siddhi menegaskan fokus utama pelaku usaha saat ini adalah mempertahankan kegiatan usaha. Dia menilai dunia usaha harus diberikan ruang untuk berkonsentrasi menjalankan bisnis dan tidak perlu ditambah beban extra effort dari otoritas.

Baca Juga: Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

"Pembuat kebijakan hendaknya bisa menerima keadaan karena ini terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau konsentrasinya terpecah-pecah harus menghadapi extra effort akan lebih berat," tuturnya.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 senilai Rp 601,9 triliun atau 50,2% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres No. 72/2020 sebesar Rp1.198,8 triliun.

Sementara itu, realisasi penerimaan bea cukai hingga 31 Juli 2020 tercatat Rp109,1 triliun atau 53,0% dari target Rp205,7 triliun. Realisasi ini tumbuh 3,7% dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp105,2 triliun.

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Adapun realisasi penerimaan perpajakan hingga Juli 2020 tercatat senilai Rp711 triliun atau 50,6% dari target Rp1.404,5 triliun. Performa ini mencatatkan penurunan 12,3% dari realisasi akhir Juli 2019 senilai Rp810,6 triliun. (rig)

Topik : kebijakan pajak, extra effort, target penerimaan pajak, apindo, pengusaha, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ezra Dermawan

Kamis, 03 September 2020 | 18:14 WIB
saya malah dapat surat pajak di mei 2020 karena menjual ke batam tanpa memungut ppn di tahun 2018-2019. kalau mau fair, harusnya ketika ada kesalahan terjadi langsung dikirim surat sehingga kita bisa perbaikan dan tidak menumpuk jumlahnya. kita jujur gak ngerti aturan pembebasan ppn batam karena kit ... Baca lebih lanjut

Nurkholis

Kamis, 03 September 2020 | 05:08 WIB
Jika penggalian pajak dilakukan sampai ke akar-akarnya bakal membuat krisis semakin dalam. Kenapa? karena hidup pengusaha memang tinggal akarnya saja..buahnya, daunnya, batangnya sudah mengering... tinggal akar yg membuatnya mencoba bertahan hidup.. jika akar ikut diambil, habislah kehidupannya.

Edward

Kamis, 03 September 2020 | 03:12 WIB
DJP harus melakukan extra effort untuk tahun pajak sebelum pendemi covit untuk mengejar penerimaan negara..tidak fair jika kondisi saat ini dijadikan alasan untuk tidak dilakukan ektra effort untuk tahun pajak dibawsh tahun 2020..tetapi untuk tahun pajak pendemi covit DJP boleh memberikan keringan

Ezra Dermawan

Kamis, 03 September 2020 | 18:14 WIB
saya malah dapat surat pajak di mei 2020 karena menjual ke batam tanpa memungut ppn di tahun 2018-2019. kalau mau fair, harusnya ketika ada kesalahan terjadi langsung dikirim surat sehingga kita bisa perbaikan dan tidak menumpuk jumlahnya. kita jujur gak ngerti aturan pembebasan ppn batam karena kit ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Minggu, 16 Januari 2022 | 09:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Ini 5 Masalah yang Dorong Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Sekarang

Minggu, 16 Januari 2022 | 08:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya