KABUPATEN SRAGEN

Ditopang PBB, Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Ini Lampaui Target

Dian Kurniati | Jumat, 01 Desember 2023 | 16:00 WIB
Ditopang PBB, Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Ini Lampaui Target

Ilustrasi.

SRAGEN, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mencatat realisasi pajak daerah hingga akhir November 2023 telah mencapai Rp131 triliun atau setara 107% dari target Rp121,5 miliar.

Sementara Kepala BPKPD Dwiyanto mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut ditopang oleh pajak bumi dan bangunan (PBB). Menurutnya, realisasi PBB juga telah mencapai Rp107% dari target yang ditetapkan.

"Capaian penerimaan PBB tahun 2023 telah melampaui target yakni Rp38 miliar dari target Rp35,5 miliar," katanya, dikutip pada Jumat (1/12/2023).

Baca Juga:
Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Dwiyanto mengatakan pemkab telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pajak daerah, terutama PBB, sejak awal tahun. Misalnya, mendorong perangkat desa menggenjot PBB di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pelunasan PBB juga menjadi salah satu syarat pemkab mencairkan dana transfer ke setiap desa.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan, pemkab pun sempat mengadakan program pemutihan denda PBB. Pemutihan denda diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Baca Juga:
Punya Iktikad Baik, Rekening WP Tak Lagi Diblokir Kantor Pajak

Program pemutihan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.

Di sisi lain, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati telah memberikan apresiasi kepada kepada para petugas pemungut PBB di kecamatan dan desa. Pada 5 desa yang lunas PBB tercepat, diberikan hadiah dana senilai Rp100 juta.

Kusdinar menilai keterlibatan petugas pemungut di kecamatan dan desa akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan.

"Harapannya PAD semakin meningkat, kembali ke masyarakat sehingga masyarakat terlayani dengan baik," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 12:30 WIB KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN

Punya Iktikad Baik, Rekening WP Tak Lagi Diblokir Kantor Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 12:00 WIB KABUPATEN KULON PROGO

Begini Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kabupaten Kulon Progo

BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu