Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Ditjen Pajak Sentil Ghozali, Penjual NFT Foto Selfie yang Raup Rp1,5 M

A+
A-
16
A+
A-
16
Ditjen Pajak Sentil Ghozali, Penjual NFT Foto Selfie yang Raup Rp1,5 M

Unggahan akun DJP merespons cuitan @Ghozali_Ghozalu.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak mengingatkan kreator Ghozali Everyday agar segera mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ghozali, seorang kreator asal Jawa Tengah, meraup untung hingga Rp1,5 miliar dari penjualan foto selfie-nya yang berwujud Non-Fungible Token (NFT) di OpenSea.

DJP melalui akun media sosial Twitter turut memberikan selamat atas keberhasilan Ghozali meraup untung dari NFT. Kemudian, akun tersebut juga mencantumkan tautan untuk mengurus NPWP secara online.

"Selamat, Ghozali! Berikut adalah tautan tempat Anda dapat mendaftarkan NPWP Anda: http://pajak.go.id/id," bunyi cuitan akun @DitjenPajak, Jumat (14/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

DJP kemudian mempersilakan Ghozali untuk menghubungi akun @kring_pajak jika memerlukan bantuan dalam mengurus NPWP. Setelahnya, DJP juga menyampaikan harapan agar Ghozali semakin sukses di masa depan.

Cuitan akun Ditjen Pajak itu merespons Ghozali yang mengisahkan tujuannya mengumpulkan swafoto untuk membuat sebuah video. Ghozali melalui akun @Ghozali_Ghozalu juga mengungkapkan harapannya agar dapat menyelesaikan kuliah dan membuat foto pada momen kelulusannya.

"Ke depannya, semoga saya bisa lulus kuliah dan bisa mengambil foto kelulusan saya pada tahun ini. Itu akan menjadi perjalanan yang keren," bunyi cuitan akun @Ghozali_Ghozalu.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Ghozali ramai diperbincangkan karena meraup Rp1,5 miliar dari menjual NFT berupa potret swafoto yang dia ambil setiap hari selama 5 tahun. Ghozali mengunggah 933 foto di marketplace Open Sea dengan nama Ghozali Everyday.

Ghozali saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.

Sebelumnya, DJP juga mengingatkan wajib pajak yang memiliki aset kripto untuk melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Aset-aset digital nirwujud seperti cryptocurrency dan non fungible token (NFT) perlu dilaporkan dalam bagian harta pada SPT Tahunan.

Baca Juga: Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan aset-aset kripto tersebut termasuk bagian dari investasi.

"Untuk harta sejenis kripto, NFT, dan lainnya bisa dimasukkan ke dalam harta dengan kode 039 yaitu investasi lain," ujar Neilmaldrin.

Harta perlu dilaporkan karena aset-aset milik wajib pajak adalah representasi dari penghasilan wajib pajak. Informasi mengenai harta diperlukan oleh DJP sebagai pembanding atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Baca Juga: 4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Bila harta tidak dilaporkan, DJP sewaktu-waktu bisa saja menemukan harta tersebut dan wajib pajak nantinya harus membuktikan dari mana harta tersebut berasal.

Selain harus dilaporkan pada bagian harta, wajib pajak juga perlu melaporkan laba yang diperoleh dari aktivitas transaksi cryptocurrency selama tahun pajak.

Mengingat pemerintah masih belum mengeluarkan ketentuan khusus mengenai perlakuan pajak atas cryptocurrency, maka laba yang diterima wajib pajak orang pribadi dikenai PPh dengan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. (sap)

Baca Juga: DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Topik : SPT Tahunan, lapor SPT, Ditjen Pajak, NFT, kripto, Ghozali, NPWP, pajak kripto

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 12 Mei 2022 | 16:47 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Pengaktifan NPWP NE Bisa Dilakukan Secara Online

Kamis, 12 Mei 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak Eror, Begini Solusi dari DJP

Kamis, 12 Mei 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Telat Lapor SPT & Kurang Bayar Pajak? Siap-Siap Dapat Surat dari DJP

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2