Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditjen Pajak Pastikan Pencairan Restitusi Berjalan Normal

1
1

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan proses pencairan restitusi kepada wajib pajak berjalan normal. Jika ada penundaan pencairan, otoritas memastikan hal tersebut hanya sebatas faktor prosedur administrasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pencairan restitusi berjalan normal pascalibur Idulfitri. Jika ada penundaan restitusi, menurutnya, hal tersebut lebih dikarenakan aspek administrasi yang belum dipenuhi oleh wajib pajak.

“Pencairan restitusi berjalan normal dan sudah banyak yang dicairkan. Kalau ada yang belum cair itu lebih kepada masalah prosedur saja,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Selanjutnya, setoran pajak juga sudah kembali normal setelah libur dan cuti bersama Idulftri. Mulai berangsur normalnya setoran itu terutama terlihat dari sisi pajak penghasilan (PPh). Pasalnya, penerimaan PPh melalui mekanisme potong dan pungut sempat tertunda saat libur panjang. Namun, hal tersebut tidak mengganggu kinerja penerimaan DJP.

“Penerimaan pajak beberapa hari ini sudah banyak yang masuk terutama dari PPh potong pungut yang pembayarannya tertunda setelah periode liburan kemarin,” ungkap Hestu.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa kas negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkuras untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) PNS. Akibatnya, pencairan restitusi pajak kepada wajib pajak disebut-sebut tertunda.

Baca Juga: Sekarang DJP Punya Jurnal Elektronik Perpajakan, Sudah Tahu?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara memastikan kas negara aman setelah libur Idulfitri. Seluruh proses bisnis otoritas fiskal diklaim lancar, termasuk untuk melakukan restitusi kepada wajib pajak.

Kabar terkait kondisi kas negara yang terkuras itu, menurut dia, dapat diuji kebenaranya melalui laporan bulanan Bank Indonesia (BI) yang dapat diakses oleh publik. Pada laporan tersebut akan terlihat jumlah uang pemerintah secara presisi.

“Kas di KPPN tidak kosong karena bisa dilihat di data BI berapa uang cash pemerintah. Jadi itu bisa dilihat pada laporan statistik ekonomi dan keuangan BI yang setiap bulan selalu ada. Dari situ bisa dilihat bagaimana pergerakan uang kas BI dan juga kas pemerintah,” ujarnya di Kompleks Parlemen. (kaw)

Baca Juga: Ini Janji Dirjen Pajak di Hadapan Pelaku Usaha

“Pencairan restitusi berjalan normal dan sudah banyak yang dicairkan. Kalau ada yang belum cair itu lebih kepada masalah prosedur saja,” katanya kepada DDTCNews, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Selanjutnya, setoran pajak juga sudah kembali normal setelah libur dan cuti bersama Idulftri. Mulai berangsur normalnya setoran itu terutama terlihat dari sisi pajak penghasilan (PPh). Pasalnya, penerimaan PPh melalui mekanisme potong dan pungut sempat tertunda saat libur panjang. Namun, hal tersebut tidak mengganggu kinerja penerimaan DJP.

“Penerimaan pajak beberapa hari ini sudah banyak yang masuk terutama dari PPh potong pungut yang pembayarannya tertunda setelah periode liburan kemarin,” ungkap Hestu.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa kas negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkuras untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) PNS. Akibatnya, pencairan restitusi pajak kepada wajib pajak disebut-sebut tertunda.

Baca Juga: Sekarang DJP Punya Jurnal Elektronik Perpajakan, Sudah Tahu?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara memastikan kas negara aman setelah libur Idulfitri. Seluruh proses bisnis otoritas fiskal diklaim lancar, termasuk untuk melakukan restitusi kepada wajib pajak.

Kabar terkait kondisi kas negara yang terkuras itu, menurut dia, dapat diuji kebenaranya melalui laporan bulanan Bank Indonesia (BI) yang dapat diakses oleh publik. Pada laporan tersebut akan terlihat jumlah uang pemerintah secara presisi.

“Kas di KPPN tidak kosong karena bisa dilihat di data BI berapa uang cash pemerintah. Jadi itu bisa dilihat pada laporan statistik ekonomi dan keuangan BI yang setiap bulan selalu ada. Dari situ bisa dilihat bagaimana pergerakan uang kas BI dan juga kas pemerintah,” ujarnya di Kompleks Parlemen. (kaw)

Baca Juga: Ini Janji Dirjen Pajak di Hadapan Pelaku Usaha
Topik : restitusi, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:49 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 17 Oktober 2019 | 15:25 WIB
DIALOG 100 EKONOM
Kamis, 17 Oktober 2019 | 14:49 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 17 Oktober 2019 | 12:01 WIB
SUPER TAX DEDUCTION
Kamis, 17 Oktober 2019 | 11:40 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 17 Oktober 2019 | 08:46 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 Oktober 2019 | 18:58 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 16 Oktober 2019 | 18:48 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Oktober 2019 | 17:30 WIB
PROFESI AKUNTAN