Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Disetujui! Industri dan Pelaku Usaha Bakal Dapat Subsidi Listrik

A+
A-
0
A+
A-
0
Disetujui! Industri dan Pelaku Usaha Bakal Dapat Subsidi Listrik

Ilustrasi. Dua orang pekerja memperbaiki jaringan listrik di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (1/7/2020). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memutuskan memberikan subsidi listrik untuk tiga kelompok yang dinilai paling terdampak pandemi virus Corona, yaitu pelaku bisnis, pelaku industri, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19.

"Sudah disetujui subsidi listrik, untuk selain yang berpenghasilan rendah diperpanjang sampai Desember, juga relaksasi biaya listrik yang merupakan aspirasi dari pelaku industri dan pariwisata," katanya, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Airlangga menambahkan pemerintah sebelumnya telah memutuskan memperpanjang pemberian subsidi listrik berupa pembebasan untuk pelanggan rumah tangga berkapasitas 450 VA, dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA.

Semula, subsidi listrik untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu hanya diberikan hingga Juni 2020, tetapi kini diperpanjang hingga Desember 2020.

Penerima subsidi listrik juga diperluas sehingga mencakup pelaku bisnis dan industri. Nanti, pelaku bisnis dan industri akan mendapat keringanan biaya berlangganan atau abonemen listrik.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Menurut Airlangga, pelanggan listrik pada PLN dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 112.223 pelanggan, pelaku bisnis 330.653 pelanggan, dan pelaku industri 28.286 pelanggan.

Apabila menghitung biaya minimum yang dibayar pelanggan kepada PLN, masyarakat berpenghasilan rendah ditaksir membayar Rp521,7 miliar, pelaku bisnis Rp2,37 triliun, dan pelaku industri Rp2,7 triliun. Total Rp5,6 triliun.

Dari hitungan tersebut, pemerintah akan menanggung biaya abonemen dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp285 miliar, pelaku bisnis Rp1,3 triliun, dan pelaku industri Rp1,4 triliun. Total, sebesar Rp2,98 triliun.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Dengan subsidi tersebut, biaya yang dibayar pelanggan dari masyarakat berpenghasilan rendah menjadi Rp235,8 miliar, pelaku bisnis membayar Rp1,69 triliun, dan pelaku industri Rp1,3 triliun.

"Sehingga, total yang disubsidi pemerintah mencapai Rp3 triliun," ujarnya.

Airlangga menambahkan ketentuan mengenai subsidi listrik tersebut akan segera berlaku setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). (rig)

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Topik : subsidi listrik, menko perekonomian, airlangga hartarto, insentif fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Aisyah Jasmine Yogaswara

Selasa, 28 Juli 2020 | 08:17 WIB
Insentif pembayaran listrik bagi pelaku bisnis, pelaku industri, dan masyarakat berpenghasilan rendah merupakan hal yang dirasa bijaksana, mengingat kemampuan perekonomian dari subjek-subjek tersebut juga berkurang. Disini dapat dilihat fungsi pajak untuk mengatur dan membantu perekonomian agar sema ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya

Minggu, 05 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi Konsensus Pajak Global, Sri Mulyani Minta Sektor Migas Bersiap

Minggu, 05 Desember 2021 | 06:00 WIB
PAJAK KARBON

Batas Emisi Pajak Karbon PLTU Masih Digodok, Ini Kata Kementerian ESDM

Sabtu, 04 Desember 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggaran Riset Kecil, Pengusaha Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim