Berita
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:01 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:39 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Reportase
Glosarium

Dirjen Pajak: Jangan Sampai Transfer Pricing Mereduksi Basis Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6
Dirjen Pajak: Jangan Sampai Transfer Pricing Mereduksi Basis Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo (tengah) membuka secara daring Forum Nasional Transfer Pricing (Fornas TP) 2020. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo berharap praktik transfer pricing tidak mereduksi basis pajak.

Hal ini disampaikannya saat membuka Forum Nasional Transfer Pricing (Fornas TP) 2020 secara daring pada pekan lalu, Selasa (25/8/2020). Dia mengatakan transfer pricing bukanlah praktik yang salah. Praktik itu menjadi kurang tepat jika harga yang digunakan tidak wajar.

“Jangan sampai transfer pricing mereduksi basis pajak yang ada di Indonesia,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak (DJP), Senin (31/8/2020).

Baca Juga: Faktor Ini Bikin Sanksi Administrasi Pajak Dorong Kepatuhan Sukarela

Saat ini, ungkap Suryo, isu transfer pricing tidak hanya ada di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Pasalnya, isu mengenai praktik transfer pricing sudah ada di setiap Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia.

Dia meminta pegawai DJP yang bersinggungan dengan isu transfer pricing agar membaca dan memahami Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA).

Pemahaman tersebut termasuk juga konteks pengawasan, penyelesaian keberatan dan banding, pengawasan, dan penilaian (oleh fungsional penilai). Simak artikel ‘DJP: PMK 22/2020 Juga Mengatur Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha’.

Baca Juga: DJP Gelar Konferensi Nasional Perpajakan, Mau Ikut?

Pegawai DJP, sambung Suryo, harus dapat memahami transfer pricing dengan lebih sederhana, yaitu kewajaran harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Fiskus juga harus dapat menjelaskan transfer pricing kepada wajib pajak dengan lebih sederhana.

Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol selaku Penanggung Jawab Fornas TP 2020 menjelaskan forum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang risiko penghindaran pajak melalui transfer pricing dan merumuskan langkah bersama untuk menanganinya.

Forum ini dihadiri oleh 371 pegawai DJP dari seluruh Indonesia, termasuk juga pegawai dari direktorat-direktorat di lingkungan Kantor Pusat DJP yang bertugas membuat peraturan dan merumuskan kebijakan strategis di bidang transfer pricing.

Baca Juga: Tingkatkan Kesadaran Pajak di Kampus, Tax Center Resmi Dibentuk

Dalam forum yang diselenggarakan selama tiga hari ini, hadir pula narasumber di bidang transfer pricing, yaitu Senior Advisor Australian Taxation Office (ATO) Benson Ong. Dia memaparkan upaya ATO menggunakan risk assessment tools untuk menilai risiko transfer pricing wajib pajak dan bertindak berdasarkan penilaian risiko tersebut.

Ketua Panitia Fornas TP 2020 Dwi Astuti mengatakan beberapa rekomendasi yang berhasil dirumuskan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan penghindaran pajak melalui transfer pricing, pemanfaatan data untuk analisis transfer pricing, dan pembuatan regulasi penanganan penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Dwi memastikan rekomendasi yang dihasilkan akan dibahas secara bersama-sama oleh direktorat-direktorat terkait di DJP. Mereka juga akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut menjadi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penanganan transfer pricing di DJP. (kaw)

Baca Juga: Pengumuman! E-Billing dan Portal PMSE Tidak Dapat Diakses Sore Ini

Topik : transfer pricing, APA, hubungan istimewa, ALP, PMK 22/2020, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 28 November 2020 | 14:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 28 November 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 28 November 2020 | 09:01 WIB
LEWIS HAMILTON
Sabtu, 28 November 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
berita pilihan
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:01 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:39 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:38 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:32 WIB
FILIPINA
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:24 WIB
PAJAK DIGITAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:07 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO