Berita
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 September 2020 | 18:16 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 17:07 WIB
ABDURRAHMAN WAHID:
Jum'at, 18 September 2020 | 16:51 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 09:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Dicairkan Bulan Ini, Berikut PP Gaji ke-13 ASN & Anggota TNI/Polri

A+
A-
37
A+
A-
37
Dicairkan Bulan Ini, Berikut PP Gaji ke-13 ASN & Anggota TNI/Polri

Tampilan awal salinan Peraturan Pemerintah (PP) No.44 Tahun 2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi merilis payung hukum pemberian gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri serta pensiunan untuk tahun ini.

Payung hukum yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Dalam PP itu disebutkan pandemi Covid-19 telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya. Dengan demikian, telah dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing).

Baca Juga: Pengembalian Dana Taperum PNS Tidak Kena Pajak

Kemudian, penyebaran Covid-19 dikatakan telah berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial. Dengan demikian perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial khususnya berupa pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ke-13.

“Dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan negara,” demikian bunyi penggalan pertimbangan terbitnya PP yang diundangkan dan berlaku mulai 7 Agustus 2020 ini.

Penerima adalah pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, calon PNS, serta pensiunan. Adapun pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, anggota MPR, serta pejabat eselon I dan eselon II tidak akan mendapatkan THR tahun ini.

Baca Juga: Negara Menjamin Hidup Abdi Negara

Komponen gaji ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri meliputi paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara pada pensiunan, dibayarkan gaji ke-13 yang meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.

Adapun pada calon PNS, gaji ke-13 yang diberikan meliputi 80% dari pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. "Gaji, pensiunan, tunjangan, atau penghasilan ke-13 ... diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli," demikian bunyi beleid tersebut.

Dalam beleid itu disebutkan gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ke-13 akan dibayarkan pada Agustus 2020. Namun jika tidak bisa dilaksanakan pada Agustus 2020, pembayarannya dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Baca Juga: Dana Taperum PNS Dijanjikan Kembali Sebelum Akhir Tahun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran yang disiapkan untuk membayar gaji ke-13 kepada ASN dan anggota TNI/Polri serta pensiunan mencapai Rp28,5 triliun. Anggaran itu terdiri atas gaji ke-13 untuk ASN dan anggota TNI/Polri pemerintah pusat Rp6,73 triliun, dan pensiunan Rp7,86 triliun. Untuk ASN di pemerintah daerah, disiapkan Rp13,89 triliun melalui APBD. (kaw)

Topik : gaji ke-13, ASN, TNI, Polri, PNS, pensiunan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 22 Juli 2020 | 14:06 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN
Selasa, 21 Juli 2020 | 17:50 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN
Selasa, 21 Juli 2020 | 16:40 WIB
REMUNERASI PNS
Selasa, 21 Juli 2020 | 13:21 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN
berita pilihan
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Minggu, 20 September 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 20 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 10:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Minggu, 20 September 2020 | 08:01 WIB
KABUPATEN KARANGANYAR
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK