Berita
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:42 WIB
E-FAKTUR 3.0
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:21 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:08 WIB
BEA METERAI
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:04 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Di Provinsi Ini, Lebih Dari 2 Juta Kendaraan Mangkir Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Di Provinsi Ini, Lebih Dari 2 Juta Kendaraan Mangkir Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

SERANG, DDTCNews—DPRD menuntut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten dituntut untuk dapat menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sudah mencapai Rp636 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten selama ini disokong oleh dua jenis pajak yakni PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Mengingat realisasi BBNKB bergantung pada daya beli, lanjutnya, penerimaan PKB yang berlandaskan pada aset harus dimaksimalkan. Namun, sejak Januari 2015, tunggakan PKB justru semakin besar.

Baca Juga: Diperpanjang Lagi! Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 30 Oktober

"Dari tahun-ke tahun tunggakan PKB itu semakin banyak. Ini yang tadi kita tanyakan bagaimana upaya Bapenda dalam menangani masalah tunggakan," ujar Gembong dikutip Kamis (13/8/2020).

Saat ini, jumlah unit kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayarkan wajib pajak di Banten mencapai 2,24 juta kendaraan. Berbagai upaya telah dilakukan Bapenda, tetapi belum mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengusulkan kepada Bapenda Banten untuk memilah wajib pajak penunggak pajak kendaraan melalui sistem yang terkomputerisasi.

Baca Juga: Wuih, Target Pajak Kota Ini Sudah Terlampaui

Kemudian, lanjutnya, wajib pajak tersebut didatangi secara langsung agar dapat membayar kewajiban pajak kendaraan. Ade juga mengusulkan adanya iming-iming pengurangan nilai pembayaran tunggakan PKB ataupun insentif-insentif lainnya.

"Jika tidak bisa ditagih semua maka perlu di-filter yang sudah benar-benar lama enggak ada kabar tetapi masih bisa ditelusuri. Jika masih ada potensi, kendaraan ada, orang itulah yang diberikan program khusus," tutur Ade dikutip dari Kabar Banten.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Banten Opar Sohari mengatakan pihaknya telah berupaya menggenjot penerimaan PKB. Bahkan, pegawai Bapenda Banten tidak melakukan work from home (WFH) dalam rangka melayani pembayaran pajak.

Baca Juga: Wah, Realisasi Setoran PBB di Jakarta Sudah Tembus Rp5,9 Triliun

Bila ada tunggakan, Opar menilai hal ini dimaklumi karena di tengah pandemi banyak orang yang tidak mampu membayar pajak. "Apa mau ditagih kalau banyak terdampak karena Covid-19? Pendapatan dari PKB juga sudah 65% dari target," kata Opar.

Topik : provinsi banten, tunggakan pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:41 WIB
Saya berasal dari Banten, dan rasanya sangat malu ketika saya membaca berita ini. Selain dari upaya pemerintah untuk terus mensiasati dan mencari jalan keluar agar warganya patuh membayar pajak, tentu yang paling penting adalah kesadaran dari masing-masing warga itu sendiri. Tapi saya juga setuju de ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 23 September 2020 | 12:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Rabu, 23 September 2020 | 09:40 WIB
PEMPROV LAMPUNG
Selasa, 22 September 2020 | 10:45 WIB
KABUPATEN PANGKAJENE
berita pilihan
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:42 WIB
E-FAKTUR 3.0
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:21 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:08 WIB
BEA METERAI
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:04 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK