Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Machfud Sidik: Pentingnya Taxing Power Bagi Daerah

A+
A-
0
A+
A-
0
Machfud Sidik: Pentingnya Taxing Power Bagi Daerah

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia terhitung telah menjalani era desentralisasi fiskal kurang lebih selama 15 tahun – yang dimulai sejak 1 Januari 2001. Meskipun begitu, praktik desentralisasi ini masih dirasa kurang menunjukkan kepiawaiannya dalam menciptakan delegasi pemajakan (taxing power) kepada pemerintah daerah.

Dosen Magister Ekonomi Internasional, Kebijakan Moneter dan Fiskal Universitas Indonesia Machfud Sidik menuturkan di berbagai belahan dunia, secara empiris pemerintah pusat memang memungut porsi pajak yang lebih besar ketimbang pemerintah daerah.

“Porsinya memang begitu. Namun kendalanya, pelayanan masyarakat umumnya bersifat lokal dan diberikan oleh pemerintah daerah. Artinya, pelayanannya diberikan oleh daerah, belanjanya di daerah, tapi uangnya di pusat,” ujarnya kepada DDTCNews, Senin (8/8).

Baca Juga: Ini Tantangan Desentralisasi Fiskal Versi BPK

Atas kondisi ini, Machfud menyarankan pemerintah untuk membangun sistem ekualisasi dan integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah juga perlu memiliki pemikiran yang baru mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Karena jika tidak, lanjut Machfud, akan muncul ketimpangan di antara keduanya.

“Maka dari itu penting sekali bagi pemerintah pusat untuk memberi taxing power kepada daerah,” tegasnya.

Baca Juga: Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah, Ini Pesan Ketua BPK

Selain persoalan hubungan antara pusat dan daerah, menurut Machfud masih ada kekurangan dalam sistem pajak daerah. Pasalnya, pada saat pertama kali diterapkan di 1999, pemerintah masih belum mempunyai desain sistem desentralisasi yang bagus.

“Bukan hanya itu saja, sistem pemerintahan yang telah didesain ulang ternyata tidak disertai dengan penyesuaian pada sistem perpajakan daerah karena berbagai faktor, seperti masalah politik dan time frame,” katanya.

Menyadari hal itu, tambah Machfud, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengupayakan penyesuaian tersebut. “Namun, penyesuaian ini agak diundur karena Kemenkeu sedang disibukkan dengan program pengampunan pajak yang masih berjalan,” pungkasnya.

Baca Juga: Menilik Peran Desentralisasi dalam Pembangunan

Sebagai informasi, mengingat pentingnya persoalan pajak dan desentralisasi fiskal di daerah, Machfud akan menjelaskannya lebih lanjut dalam pelatihan kebijakan pajak bertajuk 'Fiscal Decentralization and Local Tax Management Course' pada 3-6 Oktober 2016 mendatang. (Amu)

Topik : machfud sidiq, desentralisasi fiskal, taxing power
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0