ARGENTINA

Demi Peso, Kebijakan Pajak Ekspor Pertanian Berbalik?

Kurniawan Agung Wicaksono | Senin, 03 September 2018 | 10:49 WIB
Demi Peso, Kebijakan Pajak Ekspor Pertanian Berbalik? Presiden Argentina Mauricio Macri.

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pemerintah Argentina untuk memangkas defisit anggarannya – bagian dari kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF) – berpotensi membalikkan kebijakan pemangkasan pajak ekspor pertanian.

Padahal, kebijakan populis itu sudah diambil Presiden Argentina Mauricio Macri mulai Desember 2015. Dia memangkas pajak dari 35% menjadi 30%. Pihaknya pun menjanjikan pengurangan menjadi 18% pada akhir 2019.

Melansir Reuters, Menteri Keuangan Argentina Nicolas Dujovne menjanjikan pengumuman langkah-langkah untuk mengurangi defisit primer 2019 – kebutuhan pinjaman sebelum pembayaran utang – pada Senin ini. Langkah ini dilakukan untuk menahan ambruknya peso.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Argentina telah menyetujui untuk memotong defisit primernya menjadi 1,3% dari produk domestik bruto (PDB). Ini menjadi bagian dari program IMF senilai US$50 miliar yang ditandatangi pada Juni lalu.

Teranyar, pihaknya justru menjanjikan pemotongan defisit lebih dalam sebelum berkunjung ke Washington untuk menegosiasikan percepatan bantuan IMF. Maklum, Presiden Argentina telah menyerukan percepatan pencairan pinjaman setelah nilai tukar peso terus merosot.

“Kembalinya pajak ekspor ditambah pengurangan tajam anggaran kementerian sedang dibahas dalam pembicaraan teknis yang dipimpin Macri pekan ini,” demikian info yang dilaporkan oleh media setempat dan dikutip dari Reuters, Senin (3/9/2018).

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Hingga saat ini, belum ada rincian target defisit primer yang baru dan tindakan yang diharapkan mampu menstabilkan nilai tukar peso. Pasalnya, pada pekan lalu, nilai tukar peso terdepresiasi 16%.

Analis Senior Fitch Solutions, Jeffrey Lamoreaux mengatakan pasar berharap Presiden Argentina mulai menerapkan kombinasi pajak ekspor pertanian dan pengurangan subsidi dan belanja sosial.

Lobi pertanian telah menjadi pilar pendukung bagi Macri ketika berusaha meningkatkan daya saing negara terbesar ketiga Amerika Latin ini. Sektor pertanian yang kuat telah mendukung koalisi businesss-friendly-nya dalam pemilihan presiden 2015 dan pemilihan legislatif pada pertengahan 2017.

Baca Juga:
Tingkatkan Kepatuhan Pajak, DJP Jakbar Gandeng Stakeholder dan Pesohor

Luciano Cohan, mantan Wakil Presiden Program Makroekonomi mengatakan pajak ekspor 5% untuk semua barang – bukan hanya produk pertanian – akan meningkatkan penerimaan sekitar US$3,5 miliar – US$4 miliar pada tahun depan.

Juru Bicara Kementerian Pertanian Argentina mengaku tidak memiliki informasi terkait rencana pajak ekspor. Juru Bicara Kementerian tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar terkait hal ini. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Selasa, 19 Maret 2024 | 19:14 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, DJP Jakbar Gandeng Stakeholder dan Pesohor

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara